SERANG – Komisi I DPRD Provinsi Banten mendukung langkah Pemprov Banten untuk melakukan pendataan ulang pegawai honorer dan tenaga kerja sukarela (TKS) yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten. Lembaga legislatif tersebut justru meminta Pemprov Banten untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem Aries Halawani menjelaskan, DPRD Provinsi Banten sejak dulu sudah menyarankan agar Pemprov Banten segera menangani persoalan TKS karena menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.
“Ini perlu didata, berapa kebutuhan kita sebetulnya untuk membantu PNS bekerja,” ujar Aries kepada awak media di Sekretariat Nasdem Provinsi Banten, Kamis (3/8).
DPRD Banten mengakui jika Pemprov Banten mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berstatus PNS untuk menjalankan program-program pemerintah. Karena itu keberadaan honorer dan TKS dibutuhkan, hanya saja menurut Aries harus sesuai dengan kebutuhan jumlahnya.
Sedangkan saat ini, lanjut Aries, jumlah TKS melebihi dari jumlah PNS yang ada di Pemprov Banten. Jumlahnya mencapai angka 6.000 orang. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan kinerjanya.
“Menyikapi itu, caranya, kosongkan dulu semuanya, lalu data ulang kebutuhan pemerintah dan lakukan tes terhadap calon-calon TKS, kalau tidak memiliki kemapuan atau tidak memenuhi unsur kriteria, yah diputus. Pemerintah harus berani ambil langkah tegas itu,” kata Aries.
Aries meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menjadikan persoalan SDM sebagai prioritas. Baik PNS, honorer dan TKS-nya. Itu perlu dilakukan karena awal langkah pembangunan suatu daerah dimulai dengan membenahi SDM-nya.
Untuk honorer, pemerintah harus melakukan langkah-langkah persuasif dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar para honorer bisa segera diangkat menjadi PNS.
“Selesaikan dulu yang honorer K1, baru K2. Sisa-sisa ini harus segera diselesaikan. Tenaga sangat dibutuhkan, tapi sayangnya payung hukumnya belum ada. Sekarang belum ada formasi kembali kecuali tenaga medis dan guru, karena itu saya minta gubernur untuk melakukan persuasif dengan Menpan,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
