SERANG – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), jaminan kesehatan, dan jaminan pekerjaan harus dilaksanakan dengan skema yang komprehensif dan utuh. Namun, yang paling penting adalah ketersediaan rumah yang layak untuk ditinggali dan adanya jaminan kesehatan saat warga miskin sakit.
“Rumah yang layak ditinggali dan jaminan kesehatan itu paling penting diberikan oleh pemerintah bagi warga miskin atau tidak mampu. Di Banten, pemberian program itu harus serius dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan kepada Radar Banten, Kamis (3/8).
Terkait RTLH, Fitron menegaskan bahwa Pemprov Banten harus memiliki data lengkap terkait RTLH di delapan kabupaten kota. Jadi, targetnya nanti jelas berapa sebenarnya potensi RTLH yang harus diselesaikan setiap tahunnya. “Jangan sampai ada kasus rumah roboh atau tidak layak huni yang belum masuk dalam data Pemprov, masalah akan selalu ada karena kemampuan anggaran kita juga terbatas. Tapi, yang terpenting sudah harus dapat terpetakan sampai kapan dan dengan cara apa kita akan mengatasinya,” jelasnya.
Politikus Golkar ini menambahkan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di Dinas Sosial (Dinsos) harus dibuatkan program khusus secara terpadu guna menyisir setiap wilayah koordinasi yang baik dengan camat dan kepala desa serta lurah. Dikatakan Fitron, pada 2017 ini Pemprov memiliki proyeksi menyelesaikan RTLH melalui Dinsos sebanyak 850 rumah. Dengan perincian, RTLH pesisir 150 rumah, RTLH perdesaan 500 rumah, dan RTLH perkotaan 200 rumah. “Namun, 850 rumah masih terlalu sedikit. Yang pastinya jika didata, RTLH masih beberapa kali lipat dari yang bisa kita bantu,” jelasnya.
Fitron melanjutkan, untuk mewujudkan Banten bebas RTLH harus secara bergotong royong menyelesaikannya. Apa yang dilakukan Kabupaten Serang menurutnya layak dicontoh kabupaten kota yang lain. Upaya Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa untuk mengentaskan RTLH di Kabupaten Serang yang mencapai 12.700 rumah disambut banyak pihak.
“Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) patungan untuk ikut membantu pembiayaan pembangunan RTLH yang dananya terbatas di APBD. Setelah itu, ada dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan, dana Badan Amal Zakat Nasional (Baznas). Ada pula dana dari pemerintah pusat melalui APBN,” katanya.
“Patungan dari Korpri untuk pembangunan rutilahu (RTLH-red) mencapai Rp 1,3 miliar. Dari dana tersebut, sebesar Rp 740 juta sudah dipakai untuk pembangunan 33 unit RTLH. Sisanya Rp 625 juta diserahkan ke Baznas Kabupaten Serang untuk kepentingan program serupa. Ada juga bantuan dari Bank bjb untuk memperbaiki 96 rumah di Kabupaten Serang. Selain dari Korpri, ada pula dana dari APBN yang mencapai Rp 8,2 miliar untuk pembangunan 550 rumah. Dana dari APBN ini akan diberikan dalam bentuk natura atau barang ke penerima bantuan. Sementara di APBD, dana yang dianggarkan mencapai Rp 4,2 miliar. Rp 3 miliar dianggarkan di Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Tata Bangunan Kabupaten Serang untuk 200 unit, dan Rp 1,2 miliar di Dinas Sosial untuk 80 unit,” sambung Fitron.
Tahun lalu, Pemprov Banten mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bhakti Sosial dari Presiden RI atas kerja keras dan kinerja pembangunan di bidang sosial. Program Dinsos Banten pun mendapat apresiasi dari Pemprov Bali terutama program bantuan RTLH. Di Bali program serupa bernama bedah rumah.
Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Suharta mengatakan, sejumlah terobosan dan kebijakan untuk mengentaskan masalah sosial di Banten terus digulirkan dan ditingkatkan. Pembangunan bidang kesejahteraan di Provinsi Banten sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. “Upaya dan kesungguhan Pemprov Banten dalam mewujudkan kesejahteraan sosial itu direalisasikan dengan berbagai program penanggulangan masalah sosial, misalnya dengan digelontorkannya program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (jamsosratu), kegiatan pembinaan keterampilan bagi PMKS, bantuan RTLH dan program lainnya,” katanya.
Melalui Dinsos, lanjut Ranta, Pemprov terus melakukan upaya strategis dengan skema perlindungan dan jaminan sosial bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) berupa pemberian bantuan tunai bersyarat dan pertanggungan asuransi kesejahteraan sosial. Skema perlindungan dan jaminan sosial itu di antaranya melalui program jamsosratu, program keluarga harapan (PKH) dan penguatan TKSK. “Secara rutin, Dinsos memberikan penguatan para tenaga pendamping dan TKSK berupa pelatihan dan pembekalan sehingga tenaga kerja sosial dapat mengakselerasi proses pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten,” ungkapnya. (Deni S/RBG)
