SERANG – Sebanyak 462 ribu masyarakat Banten tercatat menganggur. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi saat pembukaan Job Fair di halaman Masjid Raya Al Bantani di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (22/8).
Hamidi menjelaskan, banyaknya perusahaan di Banten tidak secara langsung mengurangi angka pengangguran. Itu dilihat dari catatan statistik jumlah pengangguran, dan Banten berada di peringkat keempat di Indonesia dengan jumlah pengangguran terbanyak.
“Selain industri, banyak faktor yang mengakibatkan jumlah pengangguran banyak di Banten,” kata Hamidi di hadapan Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, dan sejumlah tamu undangan serta para pencari kerja.
Beberapa faktor yang dimaksud Hamidi di antaranya, pendidikan formal yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pangsa pasar, sehingga setiap akhir tahun pelajaran pengangguran pun bertambah. “Setiap kelulusan pengangguran bertambah. Selain itu, faktor selanjutnya sumber daya manusia yang masih rendah,” katanya.
Dikatakan Hamidi, rata-rata pendidikan masyarakat Banten dari sekolah menengah pertama ke bawah. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM di Banten.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso menjelaskan, industri nomor satu yang menyerap tenaga kerja sekitar 25 persen, kedua sektor perdagangan dan jasa sekitar 20 persen.
Investasi di industri dan perdagangan terus berkembang, artinya lapangan pekerjaan terus terbuka. Hanya saja menurut Babar hal tersebut tidak diimbangi dengan SDM.
“Dari 462 ribu pengangguran, 13 persen lulusan SMK, yang menjadi persoalan SMK pun belum terserap, ini tanda tanya,” kata Babar.
Sedangkan dari lulusan perguruan tinggi, dari total pengangguran, sekitar lima persennya adalah lulusan S1. Melihat kondisi tersebut, dikatakan Babar ada persoalan di pendidikan.
“Disperindag saat ini sudah membangun kerja sama dengan Kementerian Perindustrian agar setiap industri harus menerima siswa yang hendak lulus sekolah (SMA dan SMK) untuk magang dan kemudian diserap jadi karyawan. Jadi bukan setelah lulus baru dilatih di BLKI lalu cari kerja, itu udah telat. Tapi sebelum lulus sudah dicarikan kerja,” katanya.
Babar menargetkan program kerja sama tersebut selesai tahun ini dan bisa segera diterapkan. “Program ini nanti akan berkelanjutan, tidak sekali saja,” ujarnya. (Bayu Mulyana/[email protected])
