SERANG – Pantang mundurnya Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Serang Subadri Usuludin sebagai bakal calon walikota Serang pada Pilkada Kota Serang tahun depan, membuatnya terancam disanksi partai berlambang pohon beringin itu. Apabila pria yang menjabat Ketua DPRD Kota Serang itu nekat maju, maka kekuatan Golkar terpecah.
Pengamat politik Leo Agustino menilai, kondisi terpecahnya kekuatan Golkar akan menguntungkan pihak lawan bakal calon walikota Serang yang diusung Golkar, yakni Vera Nurlaela Jaman, serta Partai Golkar itu sendiri. “Kalau Subadri keluar, tentu akan merugikan Golkar,” ujar Leo, Rabu (23/8).
Kata dia, semua orang punya hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tapi memang secara etik, anggota partai politik seperti Subadri wajib mendukung arah kebijakan partai. Jika memang Subadri hendak maju dalam pilkada, maka sebaiknya mengundurkan diri dari partai.
“Atau meminta izin mengenai boleh atau tidaknya mengajukan diri sebagai bakal calon walikota. Kalau tidak diizinkan, maka sewajarnya mengikuti garis partai,” tegasnya.
Akademisi Untirta itu menilai, perlu ada konsolidasi internal agar pengajuan nama dari Golkar tidak membelah kekuatan yang ada sekarang. Karena itulah, Golkar harus punya strategi lobi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah internal ini. “Tapi bagi saya, ini daya tarik tersendiri di Pilkada Kota Serang,” ujar Leo.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kota Serang Tb Haerul Jaman mengajak semua kader Golkar untuk solid dan bersama-sama memenangkan calon yang diusung Partai Golkar. Apabila ada kader yang tidak fatsun, maka ada mekanisme yang akan ditempuh.
Kata dia, DPP sudah mengingatkan agar kader solid dan bersama-sama memenangkan bakal calon yang diusung Partai Golkar. “Jangan sampai terpecah. Apalagi, DPP sudah membuat keputusan,” tegasnya. Sebagai Dewan Penasihat, Walikota Serang itu juga tidak ingin ada perpecahan di dalam tubuh Golkar. Dengan begitu, kemenangan saat pilkada nanti dapat diraih.
Kata dia, hal itu bukan hanya diterapkan Golkar saja, tapi juga partai politik lainnya. Ada aturan atau regulasi dan ketentuan yang harus ditaati. Apabila ada kader yang bertentangan, maka partai akan melakukan upaya-upaya.
“Meskipun maju dalam pilkada adalah hak siapa pun juga, tapi ketika bersikeras dan tidak fatsun pada keputusan partai, maka tinggal menunggu keputusan DPP bukan DPD,” ujarnya sembari terus mengingatkan agar tidak ada perpecahan di tubuh Golkar.
Meskipun begitu, Jaman optimistis Golkar masih merupakan partai terbesar di Kota Serang. Besarnya Golkar merupakan hasil dari semua kader.
“Semua kader punya andil yang sama. Kekompakan dan kerja sama, serta militansi dari kader yang membuat partai itu besar,” ujarnya.
Ia mengaku, selama ini, Subadri belum pernah berdiskusi dengan dirinya terkait keinginan Subadri maju di Pilkada Kota Serang. “Kalau izin ke saya tentu tidak perlu karena bukan kapasitas saya mengizinkan atau melarang,” tutur Jaman.
Kata dia, selama ini, DPD Golkar Kota Serang mungkin tidak mengetahui keinginan Subadri maju karena yang bersangkutan tidak menyampaikan. Padahal, ke partai politik lain berkomunikasi.
Lagi-lagi, Jaman berharap keputusan yang dikeluarkan partai harus diikuti semua kader. Ia berharap Subadri tetap di Golkar karena perjalanan masih panjang.
“Di manapun dan dalam posisi apa pun juga, membangun Kota Serang dapat dilakukan,” tegasnya. (Rostinah/RBG)
