CILEGON – Persoalan penolakan ojek pangkalan (opang) terhadap ojek online yang kini semakin ramai memasuki wilayah Kota Cilegon, masih belum menemui titik terang. Pemkot Cilegon telah menggelar rapat sebanyak tiga kali untuk menyikapi hal ini.
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkot Cilegon, Bayu Panatagama mengaku telah menampung aspirasi yang disampaikan oleh Paguyuban Ojek Pangkalan (Opang) Cilegon. Pihaknya juga telah memanggil perwakilan ojek online dari Gojek Kantor Cabang Serang.
“Perwakilan Gojek meminta untuk menemui langsung Pak Walikota Cilegon. Tapi saat ini belum ketemu, karena Pak Wali masih belum ada waktu (sibuk),” katanya, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (20/9).
Bayu menegaskan, pihaknya meminta pihak Gojek menyosialisasikan profil perusahaannya kepada ojek pangkalan di Cilegon. Kata dia, itu untuk menekan terjadinya konflik antara ojek pangkalan dan ojek online.
“Sosialisasikan kewenangannya apa, dan aturannya bagaimana. Pemkot tidak bisa ambil alih karena peraturan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) mengatur minimal roda tiga untuk angkutan umum penumpang. Kalau roda dua tidak masuk,” ujarnya.
Ia berharap dalam waktu dekat ini sudah mendapatkan kesimpulan dari rapat-rapat yang telah dilakukan antara ojek pangkalan dan online yang dimediasi oleh Pemkot Cilegon. “Kita sudah koordinasi dengan Dishub. Tapi kita berharap, saat ini Gojek dapat menahan diri untuk membatasi beroperasi di Cilegon, sebelum ada hasil kelanjutan,” tuturnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
