SERANG – Golkar Kota Serang memanas menyusul langkah politik Subadri Usuludin yang ngotot maju sebagai bakal calon Wali Kota Serang dari PPP. Langkah Ketua DPRD Kota Serang itu dinilai tidak mengindahkan fatsun partai.
Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah segera mencabut keanggotaan Subadri Usuludin di Partai Golkar. “Ya itu memang kembali kepada hak pribadi ya. Tapi, di partai pasti ada mekanisme. Pasti kita cabutlah sebagai anggota,” ujar Tatu seusai acara Palang Merah Indonesia (PMI) Banten di Pusdiklat PMI Banten, Jalan Serang-Jakarta, Kalodran, Kota Serang, Kamis (28/9).
Diketahui, Subadri Usuludin diusung sebagai bakal calon Wali kota Serang dari PPP. Deklarasi dukungan PPP kepada Subadri dilakukan pada Rabu (27/9) malam di kantor DPW PPP Banten. Selain PPP, kemungkinan ada partai lain yang juga akan ikut bergabung mengusung Subadri. Sementara Partai Golkar resmi mengusung Vera Nurlaela Jaman. Kenekatan Subadri dikhawatirkan akan memecah belah suara sehingga merugikan suara kandidat yang diusung Partai Golkar.
Kata Tatu, saat ini pihaknya menunggu rapat pleno di DPD II Golkar Kota Serang untuk menentukan nasib Subadri. Menurut Tatu, semua persoalan di Golkar harus terdokumentasi dan mekanismenya bisa berjalan dengan baik agar tidak dianggap subjektif.
Rapat pleno juga akan diperluas mulai dari Kota Serang sampai ke tingkat pengurus Golkar di desa. “Nanti, mereka (pengurus DPD II sampai pengurus desa-red) memutuskan apa, meminta apa untuk disampaikan ke provinsi. Nanti dari provinsi lapor ke DPP, baru tindakan kita keluarkan,” jelasnya.
Rapat Pleno DPD II Golkar, kata Tatu, akan diselenggarakan secepatnya. Setelah ada hasil rapat, DPD I Golkar akan memfasilitasi DPD II Golkar ke DPP Golkar. Disinggung soal jabatan Subadri di DPRD Kota Serang, Tatu meminta Subadri secara pribadi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan. “Kan duduk di situ (DPRD-red) diangkat oleh Partai Golkar, mendapatkan tugas dari partai. Kalau sekarang sudah tidak di Golkar, harusnya mundur. Saya harap beliau secara pribadi mundur,” pinta Tatu.
Dengan keluarnya Subadri dari keanggotaan di Golkar, Tatu meyakini, Golkar tetap solid dan tidak akan mengurangi simpatisan terhadap kader yang fatsun terhadap partai. Ketika ada kader yang dianggap bermasalah, kata Tatu, mekanisme partai berjalan mulai di tingkat daerah yang memberikan rekomendasi kepada DPP untuk pemberian sanksi. “Disebut membangkang, tidak, bukan kapasitas saya, itu hak pribadi,” tukasnya.
Tatu berharap, Subadri yang sudah melepaskan baju kuningnya agar melepaskan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Partai Golkar. “Masa baju Golkar dilepaskan, fasilitasnya masih dinikmati, enggak fair dong. Fasilitas yang diberikan kepada Pak Subadri seharusnya dilepaskan, itu baru namanya gentle,” ucapnya.
“Saya rasa komunikasi DPD II Golkar Kota Serang dengan Pak Badri (Subadri-red) intens dilakukan. Tapi, kembali ke keinginan pribadi, susah,” tambahnya.
Dihubungi terpisah, Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kota Serang Tb Haerul Jaman mengatakan, Subadri yang diusung PPP merupakan langkah politik pribadi Subadri. “Seperti apa Partai Golkar melihatnya, kami serahkan ke DPP,” ujarnya.
Kata Jaman, setiap partai pasti punya aturan dan ketentuan ketika ada kader yang tidak fatsun terhadap partai. Namun, terkait sanksi terhadap Subadri, ia mengatakan, menjadi kewenangan DPP Partai Golkar.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana belum bisa berkomentar banyak terkait langkah politik Subadri. Kata dia, sanksi terhadap Subadri akan dibahas terlebih dahulu dengan pengurus lain.
Ia mengaku menyesalkan sikap Subadri sebagai kader Golkar yang maju sebagai bakal calon wali kota dari partai lain. “Di saat Golkar sudah menurunkan rekomendasi ke Bu Vera, beliau (Subadri-red) sekarang diusung oleh PPP yang sebenarnya sudah melanggar aturan partai,” ungkap Ria.
Sebelumnya, DPD Partai Golkar Kota Serang sudah tiga kali memanggil Subadri untuk mempertanyakan keinginannya maju pada Pillkada Kota Serang. Apalagi, Golkar sudah resmi mengusung Vera Nurlaela Jaman. Subadri hanya satu kali memenuhi panggilan Golkar.
Dalam pertemuan itu, Subadri diberi waktu satu pekan untuk memutuskan apakah akan tetap maju atau tidak. Dua kali Subadri tidak memenuhi panggilan lantaran mengikuti kegiatan Dewan. Sementara, hingga saat ini, Golkar juga belum memberikan sanksi. (Nizar S-Rostinah-Supriyono/RBG)
