SERANG – Pemprov Banten sedang merancang Peraturan Gubernur terkait pelayanan kesehatan gratis menggunakan e-KTP, agar tidak bertabrakan dengan Undang-Undang BPJS dan Kesehatan.

Pemprov juga sedang berjuang agar pada 2018, masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan gratis cukup memakai e-KTP.

“Jujur kami banyak mengalami kendala permasalahan, baik aturan dihadapkan UU BPJS dan UU Kesehatan. Kami tetap berkomitmen bahwa pemerintah wajib berikan aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pelayaan kesehatan,” ujar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Senin (2/10).

Kata Andika, tidak semua masyarakat mengetahui cara penggunaan BPJS. Banyak pula yang tidak mampu iuran setiap bulannya. “Apalagi di selatan Pandeglang, Pantura Kabupaten Serang masih banyak yang awam,” ucapnya.

Ia berharap pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin bisa diwujudkan di tahun 2018. Selain itu, Andika mengatakan pelayanan kesehatan ini akan ditunjang dengan fasilitas rumah sakit umum.

“Akan kami maksimalkan lagi, baru dua RSUD Banten dan RSUD Malingping. Kami ingin miliki satu RSUD di setiap daerah untuk pelayanan gratis,” terangnya.

Dikatakannya, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa diaktualkan menjadi universal health coverage basis masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS.

“Kalau dalam kaitan dari RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sudah masuk harus dapat membiayai minimal 10 persen dari bidang kesehatan,” tandasnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).