SERANG – Menjadi pendatang baru dalam konstelasi perpolitikan, Partai Berkarya semakin optimistis bisa lolos verifikasi untuk menjadi salah satu partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Alasannya, sejumlah persyaratan yang dibutuhkan dalam verifikasi dapat dipenuhi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Banten Helldy Agustian mengatakan, dalam beberapa bulan belakangan pihaknya terus melakukan rapat konsolidasi dalam rangka mempersiapkan verifikasi parpol. “Kita optimis bisa lolos. Karena secara keseluruhan persyaratan sudah memenuhi,” ujarnya kepada Radar Banten, Rabu (11/10).
RelatedPosts
Menurut Helldy, Partai Berkarya di Banten sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh partai. Dari 155 kecamatan yang ada pihaknya sudah memenuhi persyaratan sebanyak 80 persen. Disinggung mengenai persyaratan pendaftaran partai, Helldy mengaku tidak mengalami kesulitan. “Tidak ada kesulitan. Semua sudah kita kita persiapkan sebelumnya,” terangnya.
“Hari ini (kemarin-red) saja, pengurus kabupaten kota sudah melakukan koordinasi dengan KPU untuk memantapkan pendaftaran,” sambung Helldy.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional bersama pengurus DPP, kata Helldy, secara resmi Partai Berkarya akan mendaftarkan partainya ke KPU RI pada hari Jumat (13/10). Sedangkan, untuk di daerah akan dilaksanakan keesokan harinya. “Pusat pada hari Jumat pagi. Keesokan harinya kabupaten kota,” katanya.
Dalam beberapa kesempatan, Helldy mengatakan, pihaknya menargetkan anggota menjadi 12.000 agar memastikan partainya lolos verifikasi. DPW Banten juga siap mengikuti segala perubahan aturan yang tertuang dalam UU tentang Pemilu yang terbaru. “Intinya kami siap mengikuti verifikasi administrasi dan faktual,” ujarnya usai audiensi.
“Kami di seluruh kabupaten kota di Banten sudah memiliki kepengurusan. Kami juga sudah ada 10.000 anggota dari target di angka 12.000,” sambung Helldy.
Untuk itu, kata pria yang saat ini menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Untirta ini, Partai Berkarya Banten sedang melengkapi berkas administrasi seperti pencetakan kartu tanda anggota (KTA). Untuk menjaga akurasi data anggota, KTA nantinya akan dilengkapi dengan barcode yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan di-scan untuk masuk ke sistem informasi partai politik (sipol). (Fauzan D/RBG)
