SERANG – Dua hari setelah unjuk rasa ratusan pegawai honorer kategori dua (K-2), Gubernur Banten Wahidin Halim langsung menunaikan janjinya. Surat dukungan Pemprov Banten terkait pengangkatan honorer K-2 menjadi calon aparatur sipil negara (ASN) langsung ditandatangani dan dikirimkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
Surat Gubernur Banten Nomor 813/93931-BKD/2017 tertanggal 27 Oktober itu, isinya dukungan Pemprov Banten tentang pengangkatan honorer K-2 Provinsi Banten menjadi CPNS.
Dalam surat tersebut, Gubernur meminta pemerintah pusat agar segera menerbitkan payung hukum untuk pengangkatan pegawai honorer K-2 menjadi calon ASN melalui revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Selain meminta revisi UU ASN, mantan walikota Tangerang ini juga meminta pengangkatan honorer K-2 menjadi calon ASN tanpa melalui seleksi tes kompetensi maupun batasan usia dengan pertimbangan masa pengabdian.
Saat dikonfirmasi, Asda III Pemprov Banten Samsir membenarkan bahwa surat rekomendasi dari Gubernur Banten telah dikirimkan ke Kementerian PAN-RB.
“Kewenangan mengangkat pegawai honorer K-1 dan K-2 menjadi CPNS itu ada di pusat. Makanya, Pak Gubernur mengirimkan surat ke Menteri PAN-RB sesuai aspirasi honorer K-2,” kata Samsir akhir pekan kemarin.
Sebelumnya, ratusan honorer K-2 yang bernaung dalam Forum Pegawai Honorer K-2 dari Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang mendatangi kantor Gubernur Banten, pada Rabu (25/10), mereka meminta Pemprov Banten memperhatikan nasib mereka.
Sedikitnya ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan langsung ke Gubernur Banten Wahidin Halim. Pertama, terkait upah layak bagi tenaga honorer. Kedua, perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga honorer K-2. Ketiga, meminta rekomendasi dari gubernur agar tenaga honorer K-2 segera diangkat jadi ASN.
Koordinator pegawai honorer K-2 Pemprov Banten Entis Sutisna meminta Gubernur untuk membantu nasib ribuan honorer K-2 kabupaten kota agar segera diangkat jadi calon ASN. “Kami juga ingin diangkat menjadi ASN. Kalau legalitas kami tidak jelas, masa depan kami pun tidak jelas,” tegasnya.
Kedatangan ratusan honorer akhirnya disambut Gubernur Banten Wahidin Halim. “Kalau soal rekomendasi tidak masalah. Kalau soal pengangkatan itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Wahidin.
Gubernur yang akrab disapa WH ini mengaku hanya bisa bekerja sesuai kewenangannya sebagai Gubernur Banten. “Saya akan memperjuangkan nasib para honorer sesuai kewenangan yang dimiliki. Tapi, saya minta agar para honorer tidak lupa dengan tugas-tugasnya, lakukan dengan niat ibadah, Allah akan berikan keberkahan untuk kita,” pesan WH.
Berdasarkan data yang diterima Pemprov Banten, jumlah honorer K-2 di Banten lebih dari 12 ribu orang. Mereka telah mengabdi di atas sepuluh tahun dan mayoritas menjadi tenaga pendidik atau guru. Sementara untuk jumlah honorer K-2 secara nasional mencapai 410 ribu orang. (Deni S/RBG)
