SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2026 masih rendah hingga akhir Mei 2026. Wakil Ketua DPRD Banten, Imron Rosadi, menduga, hal itu berkaitan dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.
Menurut Imron, hingga memasuki penghujung Semester I Tahun Anggaran 2026, perolehan PAD diperkirakan masih berada di kisaran 50 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Mungkin karena perolehan PAD-nya juga masih kecil, padahal sudah akhir Mei. Paling realisasinya sekitar 50 persen,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.
Imron mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap aset-aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, aset maupun BUMD yang justru menjadi beban APBD perlu dibenahi agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“Evaluasi aset-aset dan BUMD yang kurang maksimal, apalagi yang malah menjadi beban APBD. Perlu juga kolaborasi dengan pihak swasta agar pengelolaannya lebih produktif,” katanya.
Imron juga meminta pemerintah daerah menutup berbagai celah kebocoran penerimaan yang berpotensi mengurangi pendapatan daerah. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dinilai lebih penting dibanding hanya bergantung pada penambahan objek pendapatan baru.
Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara agar lebih berbasis pada capaian kerja. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan motivasi dalam mendongkrak pendapatan daerah.
“Evaluasi tukin agar lebih berbasis kinerja sehingga bisa memotivasi peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Imron berharap berbagai langkah evaluasi tersebut dapat segera dilakukan sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan lainnya.
Editor: Agus Priwandono
