SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Banten menyoroti rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten pada triwulan pertama 2026 yang hingga akhir Mei baru mencapai sekitar 28 persen.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong R Sumedi, menilai rendahnya serapan anggaran tidak bisa terus dianggap sebagai persoalan rutin tahunan. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu bekerja lebih serius agar realisasi program pemerintah dapat dipercepat dan manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
“Ya tentu semua OPD harus bekerja sungguh-sungguh agar serapan programnya segera meningkat,” tegas Gembong, Kamis 29 Mei 2026.
Gembong mengatakan, rendahnya serapan APBD sejatinya tidak terlepas dari pola penganggaran daerah yang selama ini terjadi. Menurutnya, belanja pemerintah daerah kerap terkonsentrasi pada semester kedua hingga akhir tahun karena penerimaan pendapatan daerah juga baru optimal pada periode tersebut.
“Ini memang tidak lepas dari siklus anggaran kita. APBD kan sebuah perencanaan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Jika capaian pendapatan bisa digenjot di awal tahun, mungkin serapan anggaran di awal tahun anggaran juga semestinya bisa besar,” ujarnya.
Ia menilai persoalan klasik tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, pola belanja yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Menurut Gembong, alasan keterbatasan ketersediaan anggaran di awal tahun yang selama ini disampaikan pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak boleh menjadi pembenaran berkepanjangan.
“Alasan yang selalu disampaikan oleh BPKAD adalah anggarannya tidak ada di awal tahun. Anggaran pendapatan daerah baru muncul di semester dua sampai dengan akhir tahun. Itulah sebabnya serapan belanja selalu menumpuk di akhir tahun,” katanya.
Fraksi PKS pun berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dan melakukan percepatan administrasi agar realisasi program tidak tersendat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih merata sepanjang tahun tanpa menunggu lonjakan belanja di akhir periode anggaran.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengungkapkan realisasi serapan belanja daerah hingga akhir Mei 2026 masih berada di kisaran 28 persen. Rendahnya serapan disebut dipengaruhi proses evaluasi menyeluruh terhadap program di seluruh OPD serta masih terbatasnya pelaksanaan lelang kegiatan.
Editor: Bayu Mulyana
