RANGKASBITUNG – Dewan Pengupahan Kabupaten Lebak sepakat upah minimum Kabupaten (UMK) Lebak tahun 2018 sebesar Rp 2.312.385 per bulan. Nilai itu naik 8,71 persen, dari tahun 2017 yang hanya Rp 2.170.000 per bulan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPC Lebak HM Yogi Rochmat mengatakan, keputusan hasil rapat Dewan Pengupah yang digelar di kantor Disnakertrans pekan lalu itu akan segera disampaikan kepada Gubernur Banten, setelah Bupati Lebak menyetujui usulan itu. “Kenaikan itu mengacu pada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, serta pertumbuhan penduduk tahun depan. Penentuan upah juga berdasarkan rata-rata kebutuhan hidup layak (KHL) setahun ditambah dengan elemen lain,” ujar Yogi, kemarin.
Dia berharap, pengusaha mematuhi keputusan tersebut dengan cara membayar para pekerjanya dengan UMK yang akan diberlakukan mulai Januari 2018 itu. “Pengusaha wajib menaati UMK yang telah disepakati bersama,” pintanya.
Terpisah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lebak Ejum Ombi Lomri menilai, usulan kenaikan UMK tahun 2018 belum sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan primer. Meskipun, kata dia, penambahan itu menggembirakan lantaran mengalami kenaikan. “Meski idealnya pemerintah menaikkan UMK tahun 2018 menjadi Rp 2,4 juta. Namun, dengan adanya kenaikan ini setidaknya tidak terlalu memberatkan buruh,” kata Ombi. (Nurabidin Ence/RBG)











