CILEGON – Pemkot Cilegon meminta perhatian Kementerian Kesehatan terkait masih minimnya anggaran kesehatan di Cilegon. Sekda Kota Cilegon Sari Suryati menyebutkan tahun 2016 lalu anggaran kesehatan Pemkot Cilegon masih di bawah 10 persen dari total APBD sebesar Rp 1,7 triliun.
Itu ia ungkapkan saat gelaran lokakarya kajian pembiayaan kesehatan daerah Kota Cilegon tahun 2016 yang berlangsung di aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Kamis (23/11). “Artinya program kesehatan harus lebih didorong pada level masyarakat, bukan terkonsentrasi pada level pusat atau kota,” ujar Sari.
Ia menjelaskan tahun 2016 lalu anggaran untuk pembiayaan kesehatan baru 9,6 persen. Namun tahun 2017 ini, Sari mengaku telah mencapai 10 persen. “Di undang-undang harus 10 persen dari APBD kalau tahun ini sudah tercapai, mungkin tahun 2018 sudah bisa lebih. Tapi dana alokasi umum (DAU) dari pusat dikurangi,” katanya.
Kata dia, evaluasi pembiayaan kesehatan yang digelar kali ini penting dilakukan terus menerus setiap tahunnya agar amanat Pasal 170 Bab XV tentang Pembiayaan Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tercapai. “Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengikuti jaminan kesehatan. Sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada program promotif preventif, dengan kata lain menjaga orang sehat jangan sampai sakit,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Yankes dan SDM, Ruli Kusumawardhani mengatakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, ia menekankan meningkatnya keterlibatan masyarakat dan mengurangi kegiatan-kegiatan kuratif dan meningkatkan kegiatan preventif dan promotif.
“Berdasarkan analisa anggaran 2016, ternyata peran Pemerintah Kota Cilegon meningkat. Hanya di satu sisi untuk skala-skala prioritas belum sesuai dengan yang diharapkan. Pencegahan yang harus diutamakan, tapi kuratif yang masih mendominasi. Dari kelompok umur itu, bayi sampai remaja perlu diperhatikan untuk penyakit yang tidak menular,” katanya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
