CILEGON – Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati meminta kepada seluruh organisasi perangkat dinas (OPD) Pemkot Cilegon mematuhi jadwal waktu pengumpulan paket pekerjaannya masing-masing untuk dimasukkan ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Jangan sampai terlambat meng-entry data ke dalam SiRUP karena hal ini bisa memperlambat seluruh tahapan-tahapan pengadaan barang atau jasa baik itu lelang maupun non-lelang yang telah direncanakan. Karena jika terlambat maka juga memperlambat capaian pembangunan Pemerintah Kota Cilegon secara keseluruhan,” ujarnya, Selasa (5/12).
Saat sosialisasi pengadaan barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang berlangsung di Aula II Setda Kota Cilegon ini, Sari menginformasikan empat hal yang harus ditindaklanjuti oleh BPBJP (Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Kota Cilegon.
“Kemarin terdapat empat hal yang harus ditindaklanjuti oleh BPBJP, yaitu implementasi kode etik pengadaan, sentralisasi pengadaan, menerapkan e-katalog lokal atau daerah, dan integrasi SiRUP dengan SIMRAL. Ke empat action plan ini harus segera ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Sari menyampaikan Peraturan Kepala LKPP nomor 6 Tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e-katalog lokal. Ia mendorong BPBJP Kota Cilegon sesuai peraturan itu untuk mengajukan lima item barang dari Kota Cilegon untuk diusulkan tayang di e-katalog lokal atau daerah.
“Saya harapkan LKPP bisa merespon secara positif kepada BPBJP Kota Cilegon ini sekaligus memberikan pembekalan-pembekalan teknis yang diperlukan, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten atau kota lain di Provinsi Banten untuk mengemban e-katalog lokal dalam rangka mewujudkan pengadaan barang atau jasa yang profesional,” ucapnya. (Riko Budi Santoso/[email protected])












