SERANG – Proses divestasi saham milik Pemerintah Provinsi Banten di Bank bjb menghadapi kendala.
Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) Media Warman menjelaskan, kendala ini disebabkan saham yang dimiliki Pemprov Banten di Bank bjb merupakan saham Seri A. Dimana dalam ketentuannya, mekanisme penjualan saham Seri A mesti ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten dan kota.
“Kendalanya Pemda di Banten belum menganggarkan pembelian saham dan belum memiliki Perda yang mengatur pembelian saham tersebut,” ujarnya, Senin (22/1).
Melihat kondisi tersebut, Media Warman menilai penganggaran untuk pembelian saham baru disiapkan Pemda pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Agar proses divestasi bisa dilakukan lebih cepat, menurut Media Warman, pemerintah harus melakukan konversi saham dari saham Seri A ke saham Seri B melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank bjb.
Perubahan seri ini bertujuan agar saham bisa ditawarkan melalui pasar bebas dan bursa efek. “Ketentuannya ditawarkan dulu ke Pemda dalam bentuk Seri A. Jika tidak ada yang membeli kita konversi ke Seri B ke pasaran bebas ke bursa efek,” katanya.
Media menaksirkan saham Pemprov Banten yang ada di Bank bjb saat ini jika diasumsikan harga per lembar Rp 2.250 maka total saham senilai Rp 1,2 triliun. “Jadi kalau ditarik 50 persennya bisa mencapai Rp 500-600 miliar.”
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim setelah menghadiri rapat paripurna empat Raperda prakarsa DPRD Provinsi Banten, Selasa (16/1) lalu menuturkan, untuk memberikan tambahan modal ke Bank Banten, Pemprov sepakat untuk melakukan divestasi saham di Bank bjb.
“Masih proses, membutuhkan waktu delapan bulan. Alternatif untuk mencari modal,” ujar pria yang akrab disapa WH tersebut kepada awak media.
Dikatakan WH kondisi Bank Banten sampai saat ini masih belum sehat, artinya masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sejak diakuisi dari Bank Pundi.
“Langkah untuk menyehatkan tambah modal, dengan divestasi itu. Asumsi Rp 500 miliar,” kata mantan Walikota Tangerang tersebut.
Menurut WH, pemerintah tidak mengharapkan Bank Banten langsung memberikan keuntungan besar untuk pemerintah daerah dengan adanya penambahan modal tersebut.
Baginya, yang terpenting bank milik pemerintah yang didirikan sejak tahun 2016 tersebut bisa berjalan normal dan persoalan yang diwarisi oleh bank sebelumnya bisa diselesaikan.
“Kita kan beli bank itu sakit, batuk batuk. Yah kita obati dulu aja,” kata WH. (Bayu Mulyana/[email protected])












