SERANG – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah merespons sikap pengurus DPD II Partai Golkar Kota Cilegon yang masih setia terhadap kepemimpinan Tb Iman Ariyadi. Menurut Tatu, keputusan partainya menunjuk Bahrul Ulum sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cilegon bukan untuk menggantikan posisi Iman, meski Walikota Cilegon nonaktif itu sedang tersandung masalah hukum.
Ditemui di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, kemarin (21/2), Tatu menegaskan bahwa posisi Iman masih menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cilegon. Menurut Tatu, penunjukan Plt dilakukan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan administrasi terkait persoalan internal Partai Golkar.
“Plt itu mekanisme partai saja, jadi bukan berarti mengganti posisi Pak Iman. Itu mah sudah keputusan rapat pleno di provinsi, juga perintah dari DPP karena khawatir ada apa-apa dengan Pak Iman. Jadi, kita sudah ada. Misalnya secara administrasi, harus ada yang ditandatangani dan lain sebagainya, kita sudah ada dan sudah siap,” kata Tatu.
Tatu juga menegaskan bahwa dirinya sudah bertemu langsung dengan Tb Iman Ariyadi sebelum mengambil keputusan mengenai penunjukan Plt. Namun, jika posisi Plt tidak dibutuhkan dalam struktur kepengurusan Partai Golkar Kota Cilegon, pihaknya tidak mempermasalahkan.
“Saya sudah bicara dengan Pak Iman sama Sekretaris Golkar Cilegon, enggak ada penolakan. Soal (Plt) dipakai atau tidak, tidak masalah. Misalkan kayak verifikasi kemarin, masih ke Pak Iman, itu enggak masalah. Hanya saja, kalau ada persoalan yang harus diselesaikan oleh Plt karena kasus Pak Iman, kita sudah siap,” terangnya.
Partai Golkar, kata Tatu, juga akan tetap menunggu proses hukum Tb Iman Ariyadi untuk memastikan langkah apa yang harus dilakukan demi kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Cilegon. Kendati begitu, Tatu berharap Walikota Cilegon nonaktif itu bisa terbebas dari kasus hukum yang menimpanya saat ini.
“Soalnya kalau mau penggantian ketua, itu harus melalui proses musdalub (musyawarah daerah luar biasa-red). Nah, nanti di musdalub itu harus ada Plt sebagai penyelenggaranya. Tapi, kita berharap enggak sampai ada musdalub. Pak Iman bisa keluar dan dinyatakan tidak bersalah, itu yang kita harapkan. Jadi, saya sampaikan, penunjukan Plt itu bukan mau menggantikan posisi Pak Iman oleh Pak Ulum,” katanya.
Ditemui di tempat yang sama, Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cilegon Bahrul Ulum menerangkan, berdasarkan mekanisme partai, penunjukan pelaksana tugas ketua umum bisa dilakukan apabila posisi tersebut ditinggalkan oleh orang yang bersangkutan. Ada tiga kriteria yang memenuhi aturan Partai Golkar untuk penunjukan Plt, yaitu karena meninggal dunia, terkena masalah hukum, dan mengundurkan diri dari jabatannya.
“Partai Golkar Provinsi Banten hanya menjalankan mekanisme organisasi partai, jika ketua umum di tingkatan apa pun berhalangan tetap maka penunjukan pelaksana tugas itu bisa dilakukan,” katanya.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Banten itu menjelaskan, akan tetap menunggu proses hukum yang dijalani Tb Iman Ariyadi hingga selesai. Setelah kepastian hukum, pihaknya baru bisa mengambil keputusan terkait kepengurusan di DPD II Partai Golkar Kota Cilegon.
“Kami akan tetap menunggu sampai proses hukum Pak Iman inkrah. Setelah proses hukum Pak Iman inkrah, kita akan bicarakan tindak lanjutnya. Yang penting, DPD I Partai Golkar Provinsi Banten sudah menegakkan norma-norma dan aturan serta mekanisme partai. Itu saja yang DPD lakukan, enggak ada hal-hal lainnya,” jelasnya.
Ia mengaku sudah bertemu langsung dengan Tb Iman Ariyadi serta Sekretaris Partai Golkar Cilegon Sutisna Abbas terkait penunjukan Plt Ketua Golkar Cilegon. Namun, ia menyatakan belum bisa melakukan konsolidasi dengan para pengurus Partai Golkar Kota Cilegon karena masih menghargai posisi Tb Iman Ariyadi.
“Saya hanya melakukan komunikasi dengan Pak Iman dan Pak Tisna (Sekretaris Golkar Cilegon-red). Kalau dengan pengurus lain, belum. Karena, saya juga ingin melakukan langkah-langkah etis. Tidak etis jika saya melakukan konsolidasi dengan pengurus sebelum melakukan komunikasi dengan kedua orang tersebut. Komunikasi selanjutnya kita akan lakukan setelah ada inkrah atas kasus Pak Iman,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pengurus DPD II Partai Golkar Cilegon langsung merapatkan barisan usai keluarnya keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Banten yang menunjuk Bahrul Ulum sebagai Plt Ketua Golkar Kota Cilegon. Mereka pun dengan tegas menyatakan kesetiaan kepada kepemimpinan Tb Iman Ariyadi, meski saat ini Iman sedang kesandung masalah hukum.
“Kami masih mengakui Pak Iman (Tb Iman Ariyadi-red) sebagai pemimpin DPD Partai Golkar Cilegon,” ujar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD II Partai Golkar Cilegon M Nasir dalam konferensi pers di Sekretariat DPD Partai Golkar Cilegon, Senin (19/2). (Rifat/RBG)
