SERANG – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Serang menemukan beberapa pelanggaran dalam tahapan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungut suara (PPS). Di antaranya, temuan beberapa peserta yang berstatus suami istri dan keterlibatan partai politik.
Jumat (9/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang mengukuhkan ribuan penyeleggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa di Gedung Gelanggang Remaja Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang. Setelah sebelumnya melakukan tahapan-tahapan perekrutan anggota PPK dan PPS.
Ketua Panwaslu Kabupaten Serang Ulumudin mengatakan, saat proses penerimaan calon anggota PPK dan PPS, ada dua temuan yang menjadi catatan Panwaslu. Yakni, ditemukannya calon anggota yang berstatus suami istri dan ada yang terlibat dalam partai politik. “Itu di perekrutan PPS di Kecamatan Ciomas. Ada dua orang yang jadi temuan,” ungkap laki-laki yang akrab disapa Ulum kepada Radar Banten usai menyaksikan pelantikan PPK dan PPS.
Ulum mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hasil temuannya itu kepada KPU. Hasil pengawasan selanjutnya, Ulum mengklaim calon anggota yang masuk catatan temuan itu tidak diloloskan dalam seleksi. “Mereka sampai masuk enam besar. Kami tidak tahu eksekusinya bagaimana di KPU. Tapi, berdasarkan laporan staf pengawasan kami mereka tidak dimasukkan (tidak lolos PPK dan PPS-red),” ujarnya.
Meski demikian, Ulum mengaku akan terus melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut Ulum, pengawasan bukan hanya dilakukan kepada peserta pemilu saja, tapi juga kepada para penyelenggara pemilu. “Termasuk personel PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih-red),” terangnya.
Ditanya soal anggota PPK dan PPS yang didominasi wajah lama, Ulum tidak menampik hal itu. Menurutnya, keberadaan wajah lama di keanggotaan PPK dan PPS dapat mempermudah proses perjalanan pemilu di Kabupaten Serang. “Wajah lama ini memperkuat tahapan-tahapan karena Pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya,” jelasnya.
Dijelaskannya, berdasarkan aturan, maksimal keanggotaan PPK dan PPS dua periode. Soal aturan itu, sempat ada perbedaan penafsiran dari KPU dan Panwaslu. “Dari KPU katanya dua periode ini satu periodenya lima tahun, bukan satu kali penyelenggaraan pemilu. Tapi, sudah kita selesaikan perbedaan pendapat ini,” jelasnya.
Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin mengaku, sudah melakukan perekrutan anggota PPK dan PPS sesuai dengan aturan yang berlaku. Nasehudin juga memastikan tidak ada anggota PPK dan PPS yang berafiliasi dengan partai politik. “Kami sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan,” kata lelaki yang akrab disapa Naseh itu.
Naseh mengatakan, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK dan PPS pasca pelantikan, pihaknya meminta untuk segera melaporkannya ke Panwaslu. Jika terbukti, pihaknya akan segera melakukan tindakan tegas. “Kalau memang ada pelanggaran, kita berhentikan. Kita gantikan dengan yang lainnya,” ujarnya.
Pihaknya mengaku sudah menetapkan sebanyak 1.065 anggota PPK dan PPS. Terdiri atas 87 anggota PPK, dan 978 anggota PPS. Ia tidak menampik banyak wajah-wajah lama yang menduduki anggota PPK dan PPS ini. “Persentasenya 40 persen wajah lama. Kalau PPS kebanyakan wajah baru,” terangnya.
Anggota PPK dan PPS itu, kata Naseh, sudah mulai bisa bekerja sejak hari pengukuhan. Sesuai dengan tahapan, mereka akan bekerja sampai 19 Juni 2019. Namun untuk sementara KPU baru bisa menanggarkan untuk tujuh bulan ke depan. “Nanti akan dilihat, di anggaran perubahan apakah akan dianggarkan kembali atau seperti apa,” pungkasnya. (mg06/air/ira/RBG)
