SERANG – Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi fenomena yang memprihatinkan di Provinsi Banten. Awal tahun ini, kasus tersebut dominan terjadi di daerah perdesaan.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten Uut Lutfi mengatakan, ada sebanyak 20 laporan kasus yang diterima pada triwulan I (Januari-Maret) 2018 ini. “Dari 20 kasus yang masuk didominasi kasus kekerasan seksual yang sebagian besar terjadi di perdesaan,” katanya di Kantor LPA Banten, di Komplek Griya Gemilang Sakti Blok B 3/1, Sumurpecung Kota Serang, Selasa (17/4).
Sedangkan, catatan LPA pada 2017, ada sebanyak 26 kasus. Perinciannya, 17 kasus kekerasan seksual, enam kasus kekerasan fisik, dua penelantaran anak dan satu kasus psikologi. Kasus tersebut tersebar di delapan kabupaten kota. Menurut Uut, maraknya kasus anak yang banyak terjadi di perkampungan atau perdesaan perlu mengoptimalkan peran pemerintah desa dan masyarakat. Langkah preventif perlu dilakukan pemerintah desa. “Sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat perlu diperkuat agar masyarakat memahami bagaimana para orangtua dan masyakarat menjaga anak,” ujarnya.
Apalagi saat ini pemerintah melalui Menteri Desa sudah menggelontorkan dana desa yang di dalam peraturan menterinya ada alokasi skala prioritas untuk perlindungan anak. Termasuk sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan anak. “Baik itu taman bermain anak, perpustakaan dan taman belajar anak,” kata Uut.
Kata dia, peluang itu akan lebih terukur dan terarah apabila ada Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak. “Saya berharap dana tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk infrastruktur tapi juga untuk pembangunan SDM di desa terutama anak anak,” katanya.
Sekretaris LPA Banten Gunawan menambahkan, pemerintah pusat dan daerah perlu memantau dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Apabila ada desa yang peduli terhadap anak dan terwujudnya desa layak anak juga perlu diberikan reward (penghargaan) sebagai motivasi. Namun, apabila ada dana desa yang tidak tepat sasaran dan alokasinya tidak sesuai dengan amanat, desa tersebut perlu untuk diberikan sanksi. “Semua ini dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia yang saat ini ada d ipundak anak anak,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi secara masif tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada anak-anak. “LPA Provinsi Banten akan selalu ada untuk bermitra dengan pemerintah desa untuk menyosialisasikan hak-hak anak. Persoalan anak tidak hanya tangggung jawab privat tapi ini sudah menjadi tanggung jawab publik, sebab itu semua harus dan wajib berperan termasuk dunia usaha,” katanya. (Supriyono/RBG)
