SERANG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mengeluarkan surat pergantian antar waktu (PAW) Eli Mulyadi dari jabatannya sebagai anggota DPRD Banten. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang dikeluarkan DPP Partai Hanura dengan nomor A/084/DPP-HANURA/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018.
Berdasarkan surat tersebut, ada lima poin yang menjadi dasar pertimbangan persetujuan, salah satunya adalah SK DPP Hanura nomor SKEP/681/DPP-HANURA/III/2018 tertanggal 23 Maret 2018. SK itu berisi tentang pemberhentian Eli Mulyadi yang kini menjabat juga sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD Banten dari keanggotaannya. Selanjutnya, DPP Hanura menyetujui Agus Subarli sebagai pengganti Eli. Selain itu, DPP Hanura meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten segera memproses PAW.
Wakil Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Banten Akhmad Jajuli membenarkan surat persetujuan PAW atas nama Eli Mulyadi sudah dikeluarkan oleh DPP yang ditandangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. “Semalam (Selasa malam-red) baru saya ambil dari DPP, sudah ada di tangan kita,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/5).
Setelah surat persetujuan diterima, kata Jajuli, langkah selanjutnya, DPD Hanura akan diserahkan ke Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti proses PAW-nya. “Surat ini nanti diajukan proses PAW melalui pimpinan DPRD Banten. Satu atau dua hari ini akan kita proses ke DPRD Banten,” terangnya.
Disinggung dua nama lainnya M Rano Alfath dan Gunaral Supriadi, Jajuli mengatakan, saat ini yang akan diproses ke DPRD baru atas nama Eli Mulyadi. Sedangkan dua anggota DPRD Banten dari Fraksi Hanura masih diproses di tingkat DPP. “Untuk Pak Rano dan Pak Gunaral masih dalam proses. Sementara baru Pak Eli,” terangnya.
Dihubungi terpisah Eli Mulyadi mengatakan, proses PAW jika sudah memenuhi unsur peraturan dan Undang-Undang, Eli mempersilakan untuk diproses oleh DPRD Banten. Eli menghargai usaha yang dilakukan oleh Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang. “Kalau sudah ada suratnya dan sudah memenuhi unsur alasan PAW sesuai peraturan per UU (Undang-undang) disegerakan aja diproses ke DPRD,” katanya.
“Kita lihat aja nanti karena proses hukum di PTUN masih berjalan,” sambung Eli.
Selain belum inkrah, kata Eli, dengan keluarnya keputusan sela PTUN bahwa Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Reposisi dan Revitalisasi Kepengurusan DPP Partai Hanura untuk ditunda pelaksanaannya. “Saya meyakini bahwa pimpinan DPRD paham hukum dan peraturan perundang-undangan terkait PAW,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengaku belum bisa memproses PAW atas nama Eli. Alasannya, hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi permohonan dari Partai Hanura. “Secara resmi belum ada surat dari DPP maupun disposisi dari pimpinan ke sekretariat. Saya juga tahunya dari medsos, saya tidak mau menanggapi dari medsos karena secara resmi belum ada,” katanya.
Deni menjelaskan, PAW sebenarnya kewenangan dari partai masing-masing dan pihaknya hanya sebatas memfasilitasi secara administrasi. Ada tahapannya setelah permohonan PAW masuk maka tahap pertama yang akan dilakukannya adalah berkoordinasi dengan KPU Banten. Setelah kandidat diperoleh maka Sekretariat DPRD Banten akan berkirim surat ke gubernur melalui Biro Pemerintahan atas dasar permohonan DPP tentang PAW. “Berikutnya, nota dari gubernur akan diteruskan oleh Biro Pemerintahan ke Kemendagri. Dari Kemendagri kalau sudah berketetapan inkrah secara hukum bisa langsung (diganti-red),” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)
