PANDEGLANG – Banten sempat dibuat geger oleh kabar akan digelar kontes Miss Waria di Rumah Makan Pasir Putih, Jalan Raya Carita-Labuan KM 10, Kabupaten Pandeglang, pada Minggu (22/7). Acara itu menuai kecaman dari berbagai kalangan. Mulai dari ulama, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga kalangan pejabat.
Pemerintah Kecamatan Carita, Pemkab Pandeglang, dan polisi mendatangi lokasi acara untuk berdialog dengan pengelola tempat makan dan panitia. Dari dialog itu disepakati bahwa panitia membatalkan acara.
Pengelola Rumah Makan Pasir Putih Ruhbi Herdian mengatakan, awalnya tidak mengetahui ada kontes Miss Waria. “Ceritanya begini, awalnya kita menerima gathering sama acara dari orang Jakarta, berhubung acaranya lain (kontes Miss Waria-red) kita gagalin saja, dan uang DP (uang muka-red) sudah kita kembalikan. Kan kita juga enggak tahu acaranya bagaimana, jadi lebih baik kita gagalin saja,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (3/7).
Dia mengaku tidak mengetahui kontes Miss Waria. Soalnya, kata dia, pihak pemesan hanya meminta disediakan tempat dan makan untuk acara tanpa memberikan keterangan yang jelas. “Kurang tahu soalnya ada orang dari Jakarta pesan tempat untuk acara. Yang punya acaranya juga saya enggak tahu, tetapi sudah dibatalin semuanya kok. Saya juga enggak tahu awalnya ada acara itu, kita cuma tahu dari brosur saja. Sampai saat ini juga enggak ada yang daftar jadi peserta,” katanya.
Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang Hamdi Ma’ani secara keras menolak kontes Miss Waria. “Kepada pemerintah daerah terutama yang mempunyai hak memberikan izin agar jangan diberikan ruang untuk izin. Kenapa? Karena waria itu tidak sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal di Pandeglang. Kegiatan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ke depan harapan kami jangan sampai terjadi lagi,” katanya.
Kata Hamdi, kontes Miss Waria membuat kegaduhan di Kabupaten Pandeglang. “Itu mah (kontes Miss Waria-red) ingin menggoyang situasi Pandeglang yang agamais, atau mungkin karena muatan ekonomi dan bisnis sehingga diambilnya di Pantai Carita,” katanya.
Dihubungi melalui sambungan telepon genggam, Kapolres Pandeglang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Indra Lutrianto Amstono mengaku tidak mendapatkan permohonan izin dari pihak penyelenggara. “Kita juga enggak tahu karena tidak ada permohonan izin kepada kita. Tapi, begitu kita tahu informasi itu, langsung kita datangi ke sana (Rumah Makan Pasir Putih-red). Kita juga sudah ketemu sama panitia dan pihak panitia sudah membuat pernyataan tidak akan membuat acara (kontes Miss Waria-red) di Pandeglang,” katanya.
Indra berjanji untuk terus melakukan pemantauan di sekitar Rumah Makan Pasir Putih guna mengantisipasi. “Untuk langkah lanjut, kita akan tetap monitor jangan sampai kegiatan itu (kontes Miss Waria-red) dikemas dengan kegiatan lain. Setiap kegiatan masyarakat yang memerluklan izin keramaian harus dilaporkan ke kepolisian. Kalau enggak ada izin, ya harus dibubarkan,” tegasnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menginstruksikan untuk tidak memberikan izin kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. “Prihatin dengan kabar itu (kontes Miss Waria-red). Ini kota santri, kota ulama, dan pemerintah juga enggak akan pernah memberikan izin terkait dengan kontes waria. Ini sudah mencederai Pandeglang sebagai kota santri kota ulama. Masyarakat dan ulama banyak memberikan informasi kepada saya mengenai hal itu. Tidak akan pernah Ibu (Irna menyebut namanya-red) izinkan untuk kontes waria di Kabupaten Pandeglang,” katanya saat ditemui di Makodim 0601 Pandeglang.
Penolakan sama juga disampaikan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketua PSGA Ila Holilah mengatakan, Banten sebagai daerah agamais hendaknya dijaga dan dijauhkan dari perilaku-perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kitab suci, dan norma. “Kami dengan tegas menolak kontes Miss Waria di Pandeglang,” ujarnya.
Kata dia, kontes Miss Waria tidak ada manfaatnya bagi Banten. Malah membawa mudarat karena membuat gaduh. “Kami menolak penyelenggaraan kontes-kontes yang mengandung unsur LGBT di dalamnya seperti Miss Waria. Menolak penyelenggaraan acara yang menampilkan model/host pria dengan dipoles kostum kewanitaan,” ujarnya.
PSGA, sambung Ila, mengimbau aparat untuk tidak memberikan izin acara-acara yang bertentangan dengan norma. “Kami juga mengapresiasi pihak-pihak terkait yang akomodatif terhadap penolakan acara ini,” tegasnya. (Adib F/RBG)
