SERANG – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gelombang tinggi dan banjir rob yang terjadi di perairan Banten Selatan bukan bencana tsunami. Kendati begitu, warga di pesisir pantai diminta siaga bencana.
Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Geofisika BMKG Klas 1 Tangerang Teguh Rahayu seusai MoU penyebarluasan informasi tentang kebencanaan terutama bencana gempa bumi dan tsunami, di kantor BPBD Banten, Kamis (26/7). “BMKG tugasnya menyampaikan data dan informasi kebencanaan ke BPBD dan BNPB, namun kami bisa pastikan bahwa gelombang tinggi dan banjir rob di Banten Selatan tidak berpotensi tsunami,” kata Rahayu saat memberikan keterangan pers, Kamis (26/7).
Gempa pembangkit tsunami, kata dia, biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, lokasi episenter terletak di laut. Kedua, kedalaman pusat gempa relatif dangkal, kurang dari 70 kilometer. Ketiga memiliki magnitudo besar lebih dari 7,0 Skala Richter. Keempat, mekanisme sesarannya adalah sesar naik (thrusting fault) dan sesar turun (normal fault). “Gelombang tinggi yang terjadi, bukan akibat terjadi gempa. Meskipun sejak awal tahun, gempa berkekuatan rendah sering terjadi di Banten Selatan,” ungkapnya.
Rahayu meminta upaya mitigasi bencana terus dilakukan oleh BPBD provinsi dan kabupaten kota, terutama di Kabupaten Lebak. Saat ini, lanjutnya, Banten hanya memiliki tiga unit sirine peringatan dini tsunami (TEWS) dan dinilai masih belum ideal. Bahkan, hingga saat ini wilayah pesisir Banten Selatan (Kabupaten Lebak) belum memilikinya, padahal alarm tsunami early warning system atau sistem peringatan dini tsunami menjadi salah satu aspek penting dalam antisipasi korban. “Tiga titik belum ideal. Semakin banyak, semakin bagus karena jangkauan agar diketahui masyarakat lebih rapat. Jangkauan sirine maksimal hanya 15 kilometer,” ujarnya.
Kepala BMKG yang akrab disapa Ayu itu melanjutkan, hingga saat ini, sirine peringatan dini tsunami yang ada di Banten hanya berjumlah tiga. Adapun sebarannya meliputi di Kecamatan Panimbang dan Labuan, Kabupaten Pandeglang serta Pasauran, Kabupaten Serang.
“Di Kabupaten Lebak justru belum ada sirine, harusnya perlu dan masih kami bicarakan dengan pihak BPBD juga dan pemprov,” katanya.
Sementara Kepala BMKG Klas 1 Serang Fahrurozi mengatakan, selain gempa, BMKG juga setiap saat memantau kondisi atmosfer. Jika terjadi perubahan, maka BMKG langsung memberikan informasi kepada instansi terkait dan masyarakat. “Setiap ada potensi gelombang tinggi atau cuaca ekstrem selalu kami informasikan agar masyarakat bisa melakukan antisipasi,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten M Juhriyadi mengakui, tiga sirine peringatan dini tsunami masih kurang. Apalagi, panjang pantai seluruh Banten mencapai 500 kilometer. “Masih dibutuhkan banyak sekali alat ini. Khususnya di pesisir yang padat penduduk, pesisir wisata dan pesisir industri,” ujarnya.
Pihak BPBD sudah meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB dan BMKG, untuk menambahnya. Sedikitnya ada enam titik yang diusulkan ada penambahan alat, khususnya di wilayah Anyar, Kabupaten Serang, Cilegon, hingga Wanasalam, Panggarangan dan Bayah di Kabupaten Lebak. “Alatnya memang mahal, satu titiknya lebih dari Rp1 miliar,” tuturnya. (Deni S/RBG)
