CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menilai bahwa pembangunan di Kota Cilegon sudah merata di seluruh kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Hal itu ditunjukkan tidak ada komplain mengenai pembangunan dari masyarakat kepada pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, sejauh ini Pemkot Cilegon sudah berbuat adil kepada seluruh kawasan di Kota Cilegon. Tidak ada satu pun yang dianakemaskan oleh Pemkot Cilegon. Semua program pembangunan dilakukan sesuai porsi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.
“Kalau pemerataan pembangunan itu harus dilihat dari rasio gini, tapi yang nyata saja saya lihat enggak ada yang komplain dari masing-masing kecamatan berkaitan pembangunan, sudah saya atur seadil mungkin,” ujar Edi kepada Radar Banten, Rabu (15/8), di depan ruang kerjanya.
Salah satu contohnya, pemberian dana pembangunan wilayah kelurahan (DPW-Kel). Menurutnya, lima persen dari ABPD Kota Cilegon dialokasikan untuk kebutuhan anggaran tersebut. “Itu satu kelurahan bisa Rp1 miliar lebih, itu bentuk kepedulian kita ke kelurahan. Masa, masih komplain?” ujar Edi.
Dana itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur kelurahaan, salah satunya jalan akses yang menjadi kewenangan masing-masing kelurahan. “Kalau jalan kewenangan kota ada lagi anggarannya kita siapkan,” ujarnya.
Terkait pembangunan, saat ini pemerintah sedang fokus pada infrastruktur dan sarana masyarakat. Menurut Edi, Pemkot Cilegon terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kelurahan dan juga fasilitas seperti ruang terbuka hijau. Ia menargetkan setiap kecamatan memiliki satu ruang terbuka hijau yang laik untuk masyarakat selama masa RPJMD kali ini.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, pemerataan pembangunan di Kota Cilegon belum 100 persen. “Pemerintah punya program, punya rancangan. Makanya, dalam menyusun APBD itu pembangunan infrastruktur juga dimulai dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). RKPD itu disusun berdasarkan musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kota. Itu kan masukan dari masyarakat, dari lurah, dari camat, lalu dibahas di kota. Termasuk semua aspirasi reses anggota Dewan harus dimasukkan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud,” katanya.
Ia melihat pembangunan di seluruh wilayah Kota Cilegon sudah bagus dan baik. Namun, ia tidak bisa menilai apakah sudah merata atau belum. “Tinggal didukung kreativitas elemen-elemen yang ada di masyarakat harus ikut aktif bersuara ke pemerintah. Kalau ada yang kurang, usulkan saja ke pemerintah. Pasti pemerintah akan akomodasi kalau kita usulkan. Bosan juga pemerintah nanti kalau terus-terusan kita sodorkan keluhan. Pasti nanti juga akan diakomodasi,” terangnya.
Masyarakat diminta proaktif dalam mengawal pembangunan di Kota Cilegon. “Kalau ada keluhan, langsung sampaikan kepada OPD terkait. Kalau tidak ditanggapi, lapor ke DPRD. Nanti keluhan masyarakat akan disampaikan DPRD ke OPD terkait. Selain itu, peran anggota Dewan di daerah pemilihannya juga harus aktif melihat kondisi masyarakat,” ujar Rahmatulloh.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Cilegon Hasbi Sidik menyatakan, masih perlu ada peningkatan pembangunan di Kota Cilegon agar merata di seluruh wilayah. “Kita akui masih ada kekurangan, tapi secara umum sudah bagus. Hanya perlu ditingkatkan saja,” ucapnya.
Tidak hanya soal pembanguan infrastruktur saja, pembangunan manusia juga harus menjadi perhatian pemerintah. “Pemerintah harus bisa menyediakan lapangan-lapangan kerja untuk pembangunan manusia. Pemerataan lapangan kerja bagi masyarakat Cilegon juga menjadi kewajiban pemerintah. Pembangunan itu tidak semata-mata infrastruktur saja,” pungkas Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon ini. (Bayu M-Andre AP/RBG)
