RANGKASBITUNG – Bupati Iti Octavia Jayabaya melepas aksi kolaborasi pencegahan korupsi terintegrasi 2018 di Pendopo Kabupaten Lebak, Jumat (7/9). Aksi Kolaborasi ini kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan relawan Komunitas Masyarakat Antikorupsi (Kompak) dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Bupati Iti mengatakan, sekira 50 relawan yang terdiri dari unsur perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, KPK, dan BPJS ini akan bersosialisasi ke tiga desa selama tiga hari. “Nantinya, selama tiga hari akan berbaur dengan masyarakat di tiga desa yang telah ditetapkan yaitu Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Desa Sindangsari, Kecamatan Sajira dan Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku,” ujarnya, kemarin.
Dia mengatakan, peran masyarakat dalam pencegahan sangat dibutuhkan untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. “Mereka nantinya akan turun berbaur dengan masyarakat kemudian, mendalami permasalahan dan persoalan yang ada khususnya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengelolaan dana desa,” ujar mantan anggota DPR RI ini, kemarin.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Lebak dalam mencegah korupsi dengan melibatkan peran serta masyarakat. “Kami berkomitmen untuk mencegah secara dini perilaku korupsi di Lebak. Karena korupsi hanya merugikan dan menyengsarakan masyarakat,” ujar Ketua DPD Demokrat Banten ini.
Iti mengatakan, Pemkab saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan agar terwujudnya percepatan pembangunan di Lebak. Sehingga diharapkan ke depan Lebak bisa keluar dari sebutan daerah tertinggal. Dengan demikian, secara otomatis perekonomian masyarakat dapat meningkat. “Agar roda pembangunan yang saat ini gencar dilaksanakan mulai di tingkat desa, harus dibarengi dan diimbangi dengan sikap perilaku jauh dari korupsi. Kami dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan baik kepada ASN maupun kepala desa untuk menjauhi perilaku korupsi,” tukasnya.
Sementara itu Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten Wuryono Prakoso menjelaskan, keluhan dari masyarakat sebagai penerima manfaat di berbagai bidang pelayanan bukan untuk mencari titik kesalahan apalagi mencari siapa yang salah, tetapi keluhan tersebut akan kita tampung untuk bahan pencarian solusi yang baik. “Kita akan mendengarkan dan menyimak keluhan dari masyarakat, kemudian akan dicarikan solusi dan menjadi bahan masukan untuk tata kelola pelayanan publik yang baik,” katanya. (Nurabidin Ence/RBG)
