Provinsi Banten masuk sebagai salah satu daerah yang kental dengan politik dinasti. Tidak hanya di ranah politik lokal, aroma politik keluarga itu bakal menghiasi persaingan di Pemilu 2019.
Sejumlah nama dari trah penguasa di Provinsi Banten masuk sebagai daftar calon legislatif di tingkat daerah dan pusat di Pemilu 2019. Tiga nama di antaranya, tercatat dalam pertarungan sebagai calon senator perwakilan Provinsi Banten.
Data yang dihimpun Radar Banten, trah Gubernur Wahidin Halim menyumbang dua nama dalam pertarungan Pemilu 2019. Fadlin Akbar yang merupakan anak orang nomor satu di Banten itu, tercatat sebagai bakal calon DPD RI. Abdul Syukur, adik Wahidin Halim, maju sebagai calon DPR RI dari Golkar untuk Dapil Banten III (Tangerang Raya).
Trah keluarga Wakil Gubernur Andika Hazrumy juga turut serta. Ada empat nama dari keluarga anak mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Yakni, Adde Rosi Khoerunnisa (istri Andika Hazrumy) sebagai bacaleg DPR RI (Golkar) dapil Banten I (Lebak-Pandeglang), Tb Haerul Jaman (paman) sebagai bacaleg DPR RI (Golkar) dapil Banten II (Serang-Cilegon), Ratu Ria (bibi) calon DPRD Kota (Golkar), dan Andiara Aprilia Hikmat (adik) sebagai calon DPD (petahana).
Selain dua penguasa provinsi, nama trah penguasa daerah tingkat dua juga meramaikan persaingan Pemilu 2019. Di antaranya, trah Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya yang memajukan empat nama. Yakni, Vivi Sumantri Jayabaya (adik) dan M Hasbi Asidiqie Jayabaya (adik) sebagai calon DPR (PDI-P) dapil Banten I. Diana W Jayabaya (adik), dan Agus Wisas sebagai calon DPRD Banten dapil Lebak dari PDI-P, dan M Farid Darmawan (suami) yang maju sebagai calon DPD RI.
Trah Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak mau ketinggalan gerbong politik. Empat anggota penguasa Pandeglang itu semuanya maju sebagai calon anggota DPR RI. Yakni, Dimyati Natakusumah (suami), dan tiga anaknya Riska Natakusumah (NasDem), Riski Aulia R Natakusumah (Demokrat), dan Frisa Azzhara Natakusuma (NasDem). Dimyati yang maju menggunakan PKS akan bersanding dengan dua anaknya Riska dan Riski di dapil Banten I. Sedangkan Frisa, maju di dapil Banten II.
Trah penguasa terakhir yang maju dalam Pemilu 2019 datang dari keluarga Bupati Tangerang Ahmed Zacky Iskadar. Dari trah itu hanya ada satu nama, yakni Intan Nurul Hikmah (adik) yang maju sebagai calon anggota DPR RI (Perindo) di dapil Banten III.
Tidak ada larangan politik keluarga dalam sistem pemilu di Indonesia. Namun, pakar komunikasi politik Atih Ardiansyah mengatakan, hubungan kekerabatan dalam kekuasaan berkorelasi dengan korupsi, terutama nepotisme. “Ada beberapa kasusnya. Tapi, tidak ada produk hukum yang membatasinya,” katanya kepada Radar Banten, kemarin.
Ia menjelaskan beberapa pandangan mengapa trah tertentu melakukan semacam penguasaan terhadap parpol. Bahkan bukan hanya satu parpol, melainkan banyak parpol. Misalnya, ayah di parpol A, anak pertama parpol B, anak kedua C, sepupu D, dan seterusnya.
“Pertama, kita harus melihat bahwa trah tertentu nyaleg kemudian jadi legislatif itu bukan sasaran, melainkan sarana. Banyak anggota keluarga ditanam di berbagai parpol bertujuan untuk mengamankan kekuasaan politik di ranah lokal,” ujar pria yang akrab disapa Fatih itu.
Elit politik di tingkat pusat, ucap Fatih, menyaksikan daerah tertentu dikuasai siapa. Terlebih, dalam politik yang bicara adalah kepentingan. “Kalau jadi legislatif di senayan, anggaplah bonus. Tapi, penting bagi keluarga untuk mengamankan kekuasaan di ranah lokal sekaligus sebagai daya tawar kepada patron di tingkat yang lebih tinggi,” ujar staf pengajar di Universitas Mathlaul Anwar Pendeglang itu.
Ia menilai, menyebarnya anggota keluarga di berbagai parpol justru sebagai instrumen pengendali kebijakan parpol. Anak penguasa yang masuk parpol tertentu jarang yang tidak diistimewakan. Mereka langsung jadi elit parpol, mendapat nomor urut pertama atau kedua dalam pencalegan dan lainnya. “Lagi-lagi, ini untuk mengamankan kekuasaan politik di aras lokal,” katanya.
Parpol-parpol yang berpotensi jadi lawan dalam kontestasi, ucap Fatih, sejak dini dijadikan sekutu. “Anak atau kerabat penguasa yang masuk parpol tertentu seperti pangeran atau putri yang dinikahkan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Mengubah ancaman menjadi tambahan kekuatan,” ucapnya.
Ia mencontohkan, di daerah tertentu, saat sanak kerabat penguasa jadi elit berbagai parpol, kecil kemungkinan perlawanan bisa digalang. Karena itu, Fatih memprediksi, dalam beberapa kontestasi pilkada yang akan datang, calon tunggal akan makin marak. “Kalau pun ada lawan, tak terlalu sengit. Bahkan bisa terindikasi sebagai calon boneka saja,” cetusnya.
Lulusan Unpad itu menyindir ramainya trah penguasa di Pemilu 2019 menjadi kabar bahwa politik dinasti sedang melakukan perlawanan pada kalangan sipil. Sebab, pada kontestasi serentak yang lalu, beberapa kandidat yang berasal atau didukung dinasti justru kalah.
“Dinasti politik melihat bahwa publik sudah cerdas dan perlawanan mereka sudah menampakkan hasilnya,” kata Fatih.
Karena itu, agar demokrasi di Provisi Banten ke depan menjadi sehat dan tidak lagi didominasi satu kelompok tertentu, perlu ada penguatan parpol secara kelembagaan. “Selain melakukan kerja-kerja advokasi dan agitasi dari publik cerdas tersebut yang masuk ke dalam parpol. Melakukan perubahan dan penyelamatan parpol dari dalam,” kata Fatih. (ken/ira)
