SERANG – Daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan di Provinsi Banten untuk Pemilu 2019 hanya 7.428.695 pemilih. Jumlah itu berkurang 24.276 pemilih dari DPT sebelumnya yang ditetapkan KPU Banten sebanyak 7.452.971 pemilih.
Pengurangan daftar pemilih tersebut terungkap dalam rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan yang dilakukan KPU Banten bersama KPU kabupaten kota se-Banten, dihadiri perwakilan partai politik, Bawaslu Banten dan kabupaten kota serta unsur Forkopimda, yang digelar di aula KPU Banten, Jumat (14/9) malam.
Rapat pleno yang digelar sejak pukul 16.00 WIB ini berjalan alot. Hal itu disebabkan sejumlah KPU kabupaten kota mengalami kendala teknis dalam melaporkan DPT hasil perbaikannya ke KPU Banten. Rapat pleno pun sempat diskor selama dua kali, dan baru selesai pada pukul 22.10 WIB.
Ketua Divisi Program dan Data Informasi KPU Banten Agus Sutisna mengungkapkan, DPT hasil perbaikan yang telah ditetapkan merupakan tindaklanjut dari rekomendasi temuan Bawaslu dan partai politik, terkait adanya potensi daftar pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat. “KPU provinsi dan KPU kabupaten kota disaksikan langsung Bawaslu telah melakukan pencermatan ulang, hasilnya memang ditemukan daftar pemilih ganda. Sehingga DPT yang sebelumnya berkurang karena KPU langsung mencoret DPT ganda tersebut,” kata Agus usai rapat pleno kepada wartawan.
Berdasarkan hasil perbaikan, daftar pemilih yang dicoret sebanyak 24.276 pemilih. Itu merata di delapan kabupaten kota. “Jadi DPT hasil perbaikan sebanyak 7.248.695 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 3.752.679 dan pemilih perempuan sebanyak 3.676.016,” ungkapnya.
“Hasil perbaikan ini memang mayoritas karena ada daftar pemilih ganda, dan KPU jelas akui itu. Hanya saja, kita tegaskan tidak sedahsyat apa yang diduga partai politik (parpol). Parpol menyebut ada sekitar dua juta lebih pemilih ganda, dan Bawaslu menyebut 65 ribu, tapi setelah dicermati oleh KPU, jumlahnya di bawah 25 ribu yang ganda,” tambah Agus.
Hasil pleno ini, selanjutnya akan dibawa ke KPU RI. Dan tidak akan berubah lagi. “DPT itu memang enggak 100 persen sempurna. Tapi DPT hasil perbaikan sudah jauh lebih baik, bersih dan akurat. Beberapa hari kemarin KPU kabupaten kota sudah melakukan pembersihan (data ganda) itu. Jadi yang ganda dihapus, dan yang belum masuk kita masukan, data yang belum benar kita perbaiki,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Agus, dengan dibersihkannya data pemilih ganda sebanyak 24 ribu lebih, dapat diartikan jumlah DPT untuk Pemilu 2019 di Banten mengalami pengurangan dibandingkan DPT Pilgub 2017.
Terkait pleno yang alot, Agus mengaku hal itu dikarenakan ada tiga KPU yang mengalami kendala teknis, terutama KPU Kabupaten Serang. “Persoalan data ini kan sangat teknis, tapi semuanya sudah bisa diselesaikan. Tadi juga kami mendengarkan saran dari Bawaslu dan parpol,” katanya.
“Persoalan banyaknya DPT Ganda, ini bahan evaluasi KPU agar bekerja lebih profesional lagi,” sambung Agus.
Ketua KPU Banten Wahyul Furqon menambahkan, dengan hasil perbaikan DPT, pihaknya optimistis bila persoalan daftar pemilih sudah klir. “Terkait warga Banten yang tidak masuk DPT, khususnya pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik saat ini, tapi saat hari pemilihan memiliki KTP elektronik, ini akan masuk daftar pemilih khusus (DPK) sehingga tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS,” katanya.
Semua daerah, lanjut Wahyul, telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan parpol terkait penyempurnaan DPT. “Hasil perbaikan DPT ini akan diserahkan ke KPU besok (hari ini), dan secara nasional akan diplenokan oleh KPU RI pada Minggu (16/9),” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengapresiasi kerja keras KPU provinsi dan kabupaten kota yang telah melakukan perbaikan DPT.
“Kita sudah melakukan rekomendasi, dan KPU telah menindaklanjutinya. Hasil pleno DPT perbaikan ini telah disetujui oleh Bawaslu dan partai politik,” ujarnya.
Didih membenarkan bila Bawaslu sebelumnya telah melakukan pencermatan ulang DPT Pemilu 2019 Provinsi Banten, di mana hasilnya terdapat 65.235 pemilih ganda dan 641 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). “Temuan daftar pemilih ganda merata di delapan kabupaten kota, sedangkan daftar pemilih TMS hanya ditemukan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak,” kata Didih.
Semua temuan itu, lanjut Didih, telah disampaikan ke KPU Banten dalam bentuk rekomendasi Bawaslu pada 10 September lalu. Begitu juga dengan Bawaslu kabupaten kota, telah merekomendasikannya pada KPU kabupaten kota. “Rekomendasi Bawaslu merupakan hasil pencermatan dan validasi ke lapangan yang dilakukan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota se-Banten, untuk ditindaklanjuti KPU. Bawaslu menekankan dan mendorong komitmen penyelenggara untuk menjaga hak pilih WNI yang memenuhi syarat masuk dalam DPT Pemilu 2019,” tegas Didih. (Deni S/RBG)
