SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten akan mengoptimalkan fungsi Tim Pengawal Pengamanan dan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Optimalisasi fungsi TP4D sebagai komitmen pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah.
“Saya sudah dua kali menjabat sebagai kepala kejati. Biasanya, saya akan konsolidasi lebih dahulu, membaca kekuatan kami seperti apa, baru nanti menetapkan langkah selanjutnya. Peran TP4D akan kita optimalkan,” kata Kepala Kejati Banten Happy Hadiastuty usai pelantikan Wakil Kepala Kejati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy di kantor Kejati Banten, Senin (22/10).
Dikatakan Happy, TP4D akan bekerja memberi pengawalan terhadap program pembangunan pemerintah di daerah untuk menutup peluang korupsi. “Sejak awal sudah didampingi oleh TP4D. Bukan, ikut terlibat di dalamnya, sifatnya memberikan saran,” beber Happy.
Happy menegaskan, pihaknya tidak akan menolak permintaan pendampingan TP4D dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek pembangunan. “Prinsipnya kita tidak boleh menolak (permohonan pendampingan-red). Seperti hal penanganan korupsi, yang nilai (proyek-red) di bawah Rp5 miliar bisa didampingi kejari-kejari. Kan, tidak mungkin kita semua,” jelas Happy.
Sementara, pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Happy memastikan program tersebut dapat dilaksanakan. “Tentu akan kami laksanakan. Seluruh jajaran Kejati Banten dapat melakukan kerja lebih optimal, manajemen perubahan terhadap semua bidang. Meningkatkan penguasaan teknis didukung integritas kepribadian yang mampu menunjukkan penegakan hukum yang tegas, lugas, dan melahirkan kepastian hukum,” kata Happy.
Selain itu, Happy berharap supaya Jacob dapat membantu dalam memberikan bimbingan, pengendalian, serta pengawasan terhadap seluruh pegawai di Kejati Banten dan jajaran. “Jadi panutan bagi seluruh jajaran kejaksaan dan dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Happy. (Merwanda/RBG)
