• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Kenaikan UMK Mentok 8,03 Persen

Redaksi by Redaksi
Sabtu, 3 November 2018 12:04
in Berita Utama, Umum
Gara-gara Ngitung Uang Diunggah ke Medsos, Suami Istri Cekcok

Ilustrasi (JPNN).

SERANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mengimbau Disnaker kabupaten kota untuk secepatnya menyerahkan usulan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2019. Hal itu menyusul telah ditetapkannya upah minimum provinsi (UMP) 2019 oleh gubernur pada 31 Oktober lalu.

Menurut Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya, kenaikan UMK 2019 rumusnya sudah ditetapkan pemerintah pusat, mengacu pada PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Kenaikan UMP dan UMK 2019 maksimal 8,03 persen. “Jadi acuannya sudah jelas, pemkab pemkot serta provinsi tidak bisa melanggar aturan itu. Jika usulan kabupaten kota kenaikannya di atas 8,03 persen, provinsi akan mengevaluasinya. Begitu juga jika provinsi menetapkan UMK 2019 di atas 8,03 persen, pemerintah pusat yang mengevaluasinya,” kata Karna kepada Radar Banten, Jumat (2/11).

RelatedPosts

Bantuan kursi roda di Cilegon

Karang Taruna Cilegon Gandeng Krakatau Steel Salurkan Kursi Roda Untuk Lansia dan Disabilitas

Rabu, 18 November 2026 18:10
IKA UNSERA 2026-2031

IKA UNSERA Periode 2026-2031 Didorong Jadi Rumah Besar Alumni

Rabu, 18 November 2026 18:05
Sumur bor Walantaka

Warga Minta Persoalan Sumur Bor Milik PT Putra Alaska di Walantaka Segera Diselesaikan

Rabu, 18 November 2026 18:02
bantuan DAK Nono fisik

Pemkab Serang Diguyur DAK Non Fisik, Nilainya Tembus Rp544 Miliar

Rabu, 18 November 2026 17:54

Ia menambahkan, Pemprov Banten melalui Disnakertrans Banten memberikan waktu kepada kabupaten kota satu pekan untuk membahas besaran UMK 2019. “Usulannya paling lambat disampaikan ke provinsi pada 9 November mendatang,” ujarnya.

Sejak empat tahun terakhir, lanjut Karna, PP 78 telah mengatur rumus kenaikan UMP dan UMK. Sehingga, UMK 2016, 2017, 2018, dan 2019 semuanya mengacu PP No 78. “Dinamikanya pembahasan UMK di kabupaten kota selalu alot, ujungnya mengacu PP 78,” jelasnya.

Kata dia, angka 8,03 persen itu sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No B 240/M-Naker/PHIJSK-UPAH/X/2018 pada 15 Oktober 2018. “Makanya, UMP 2019 ditetapkan Pemprov naiknya 8,03 persen. Ini pun berlaku bagi UMK 2019 di semua daerah,” tambah Karna.

Hingga kemarin, usulan resmi dari kabupaten kota belum masuk ke Disnakertrans Banten. “Informasi yang kami terima, Disnaker Kota Serang dan Kota Cilegon sudah melakukan pembahasan UMK 2019, bahkan Kota Serang usulannya sudah ditandatangani Pj Walikota Serang. Kemungkinan besar usulannya baru masuk ke meja Pak Kadis (Kepala Disnakertrans),” aku Karna.

Karna menegaskan, setelah semua usulan kabupaten kota diterima provinsi, selanjutnya akan dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi sebelum direkomendasikan kepada gubernur. “Harapan kita usulan dari kabupaten kota tepat waktu, sebab gubernur akan menetapkan UMK delapan kabupaten kota se-Banten tahun 2019 paling lambat pada 21 November 2018,” tutup Karna.

Sementara Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi menambahkan, Dewan Pengupahan Provinsi akan melakukan rapat pleno setelah semua usulan kabupaten kota diterima provinsi. “Semoga 9 November nanti semua usulan UMK sudah masuk ke provinsi,” katanya.

Alhamidi menambahkan, akan merekomendasikan semua usulan kabupaten kota kepada gubernur terkait UMK 2019. “Nanti semuanya ditetapkan oleh Pak Gubernur,” ungkapnya.

Terpisah, serikat pekerja atau serikat buruh di Banten akan terus memperjuangkan kenaikan UMK 2019 naik 9,17 persen, meskipun UMP 2019 naiknya hanya 8,03 persen. Sekjen DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Yudi Supriyadi mengungkapkan, keputusan gubernur tentang UMP 2019 yang mengacu PP No 78 tidak menyurutkan perjuangan buruh menuntut kenaikan UMK 2019 hingga 9,17 persen. “Tentu saja kami kecewa dengan penetapan UMP 2019, kami sekarang fokus berjuang untuk UMK 2019,” ungkapnya.

Menurut Yudi, bila bupati walikota menyetujui usulan serikat pekerja, maka UMK 2019 bisa naik 9,17 persen. “Tahun lalu, UMK 2018 naik 8,71 persen, makanya tahun ini kami usulkan kenaikannya 9,17 persen bukan 8,03 persen,” tegasnya.

Yudi memaparkan, usulan serikat buruh bukan tanpa dasar, kenaikan 9,17 persen itu berdasarkan inflasi Provinsi Banten sebesar 3,42 persen dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten (PDRB) sebesar 5,75 persen, jadi akumulasinya adalah 9,17 persen. Sementara kenaikan sebesar 8,03 persen berdasarkan inflasi nasional 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,15 persen. Itu tidak sesuai dengan survei komponen hidup layak.

“Bila Gubernur Banten nantinya tidak menyetujui usulan kabupaten kota, kami siap melakukan unjuk rasa besar-besaran ke kantor gubernur,” ancam Yudi.

Selain melakukan unjuk rasa, Yudi juga mengancam akan melakukan mogok kerja. “Berbagai Serikat buruh di Banten saat ini sedang melakukan koordinasi agar tuntutan buruh dipenuhi oleh bupati walikota serta gubernur,” tuturnya.

Senada, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten Dedi Sudrajat mengatakan, PP 78 belum menggambarkan kondisi sesungguhnya. “Buruh menolak PP 78 dijadikan acuan penetapan UMP dan UMK 2019,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim menetapkan besaran UMP Banten tahun 2019 sebesar Rp2.267.990, atau naik sekira 8,03 persen dari UMP 2018. Dengan putusan gubernur tersebut, usulan serikat buruh terkait besaran UMP 2019 kandas, yakni usulan kenaikannya sebesar Rp2.291.899 atau naik 9,17 persen. (Deni S/RBG)

Tags: UMK 2019
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Kasus Korupsi KSO PT Krakatau Steel: Ryan dan Jaksa Ajukan Banding

Next Post

90 Persen Badan Publik Enggan Infokan Anggaran

Next Post
60 Persen OPD Pemprov Banten Masih Kurang Terbuka

90 Persen Badan Publik Enggan Infokan Anggaran

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
IKA UNSERA

IKA UNSERA Periode 2026–2031 Resmi Dikukuhkan, Siapkan Berbagai Program Strategis

Rabu, 18 November 2026 16:51

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Bantuan kursi roda di Cilegon

Karang Taruna Cilegon Gandeng Krakatau Steel Salurkan Kursi Roda Untuk Lansia dan Disabilitas

by Adam Fadillah
Rabu, 18 November 2026 18:10
0

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak tiga unit kursi roda disalurkan kepada warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Kelurahan Kebondalem,...

IKA UNSERA 2026-2031

IKA UNSERA Periode 2026-2031 Didorong Jadi Rumah Besar Alumni

by Yusuf Permana
Rabu, 18 November 2026 18:05
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ikatan Alumni Universitas Serang Raya (IKA UNSERA) diharapkan menjadi rumah besar yang menyatukan alumni lintas fakultas, angkatan,...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.