Oleh Dahlan Iskan

Presiden Donald Trump membalas. Kirim surat ke Ketua DPR. Isinya: membatalkan kunjungan Ketua DPR ke Belgia, Afganistan, dan Mesir. Alasannya: tidak ada biaya untuk menerbangkan pesawat angkatan udara.

Lebih baik, tulis surat itu, Ketua DPR tetap di Washington. Di hari-hari kritis begini. Untuk rapat dengannya. Membahas jalan keluar kebuntuan saat ini. Yang mengakibatkan pemerintahan tutup di banyak sektor.

“Tapi kalau Anda mau pergi menggunakan pesawat komersial, itu hak Anda,” tulis surat tersebut.

Sebenarnya biaya untuk pengoperasian pesawat angkatan udara dikecualikan. Biar pun pemerintahan ditutup di banyak bidang. Anggaran untuk angkatan udara tetap boleh digunakan.

Jelas sekali. Surat itu sebagai serangan balasan. Setelah Nancy Pelosi, Ketua DPR, kirim surat ke Trump. Yang isinya pembatalan undangan pidato tahunan State of the Union. Yang mestinya dipidatokan Trump tanggal 29 Januari depan. Di depan rapat gabungan DPR dan DPD.

Alasan Pelosi: tidak ada anggaran pengamanan presiden. Akibat penutupan sebagian pemerintahan sekarang ini.

Kedatangan presiden ke DPR seperti itu memerlukan biaya pengamanan yang besar. Yang dana pengamanan seperti itu termasuk tidak boleh cair. Selama pemerintahan tutup.

Memang ada yang mempersoalkan. Apakah Ketua DPR punya wewenang mengirim surat seperti itu. DPR adalah lembaga rakyat. Ketua DPR tidak otomatis mewakili suara DPR. Di Amerika sebutannya pun bukan ketua. Melainkan Speaker of the House. Saya saja yang menuliskannya ‘ketua’. Untuk memudahkan pembaca Indonesia.

Tapi Pelosi bisa saja berdalih. Kalau pun harus lebih dulu disidangkan hasilnya akan sama. Kan fraksi Demokrat menguasai DPR.

Akan sama seperti hasil pembahasan tentang jilbab awal bulan tadi. Tidak sampai satu hari sudah diputus: Ilhan Omar boleh pakai jilbab. Saat bersidang di DPR.

UU lama yang melarang anggota DPR mengenakan tutup kepala disempurnakan. Padahal UU itu sudah berumur 181 tahun. (Disway “Hijab Pertama”).

Ada juga ide lain dari Ketua DPD. Yang mayoritasnya dikuasai Partai Republik. Undang saja Trump ke Senat. Menyampaikan pidato State of the Union di DPD.

Agar tidak kelihatan gedung kosong, undang juga anggota DPR. Yang dari Partai Republik. Bisa duduk di balkon. Kan sudah terlihat penuh.

Tapi sampai tadi malam, ide itu tidak menggelinding. Tiwas saya tidak jadi menulis tentang debat Capres kita. Yang sama-sama tidak menarik itu.

Yang menggelinding keras justru aksi dari empat sekawan. Keempatnya wanita. Keempatnya muda. Keempatnya anggota baru DPR. Semua dari Partai Demokrat.

Mereka bergegas pergi ke gedung DPD. Mencari senator Mitch McConnell. Yang menjadi ketua DPD. Dengan membawa selembar surat. Yang ditandatangani banyak orang.

Isinya: agar Senat melahirkan perundangan yang bisa membuat pemerintah dibuka lagi. “Kasihan 800 ribu pegawai pemerintah pusat. Tidak bisa gajian,” tulis mereka.

Tapi mereka gagal bertemu McConnell. Bahkan tidak bisa menemukan di mana McConnell berada.

Mereka longok kantor fraksi tidak ada. Mereka masuki ruang sidang tidak ada. Mereka datangi clock room tidak ada. Mereka masuk ke McConnell sendiri tidak ada.

Mereka mungkin memang berharap menemukan situasi seperti itu. Agar sempurna drama politik yang mereka buat.

Mereka unggahlah upaya pencarian itu ke Twitter. Yang menceritakan drama pengejaran itu. Dengan foto-foto pengejaran yang menarik. Termasuk saat mereka hampir kejepit lift.

Ditunjukkanlah fakta: Ketua Senator tidak ada di tempat. Saat keadaan lagi kritis begitu.

Heboh. Gempar.

Empat sekawan itu memang jagoan medsos semua. Followernya jutaan semua. Salah satunya siapa lagi kalau bukan Alexandria Casio. Anggota DPR yang baru berumur 29 tahun itu. (Bukan 26 tahun). Yang latar belakangnya pelayan di cafe. Yang tetap bekerja seperti itu. Pun setelah lulus studi ekonomi di Boston University.

Partai Republik ingin menunjukkan kesan Demokrat lah yang salah. Sebaliknya pun begitu.

Trump tetap tidak mau menandatangani anggaran yang sudah dibahas DPR. Lantaran anggaran untuk bangun tembok perbatasan dicoret DPR. Yang sekitar Rp 70 triliun itu.

DPR juga tetap tidak akan menyetujui anggaran itu. Biar pun akibatnya jelas: sebagian pemerintahan harus tutup.

Setidaknya Trump sudah bikin sejarah: paling lama menjalankan pemerintahan yang sebagiannya tutup. (Dahlan Iskan)