SERANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang menilai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) rentan melakukan pelanggaran saat penyelenggaraan pemilu.
Anggota Bawaslu Kabupaten Serang Ari Setiawan mengatakan, pada Peraturan KPU disebutkan bahwa tugas KPPS berhadapan dengan semua dokumen yang ada di TPS. Salah satunya, harus mengumpulkan kotak suara yang sudah tercoblos di hari pencoblosan.
RelatedPosts
“Jadi, KPPS harus mengumpulkan kertas suara yang sudah tercoblos ke PPS (Panitia Pemilihan Desa-red) di hari itu juga, atau paling lambat pukul 24.00 WIB. Kalau tidak hukumannya bisa pidana satu tahun delapan bulan dan denda Rp18 juta, sesuai dengan Undang-undang No 7 Pasal 537 Tahun 2017,” katanya ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Selasa (26/2).
Berdasarkan pengalaman Pemilu 2014, masih banyak KPPS yang mengumpulkan kertas suara ke PPS hingga pagi hari. “Rata-rata itu sampai subuh, bahkan ada yang sampai jam 10,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya meninta KPU untuk lebih selektif dalam merekrut KPPS yang akan dibuka pada 28 Februari ini. KPU juga diminta untuk menyosialisasikan teknis kinerja KPPS supaya tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. “Kita butuh KPPS yang kerja cermat di lapangan,” pungkasnya. (Abdul Rozak/Aas)
