SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Banten untuk tidak menggunakan mobil dinas (mobdin) saat mudik Lebaran nanti. Hal itu juga menjadi kebijakan pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita ikuti larangan dan pemberitahuan KPK soal tidak diperkenankannya ASN menggunakan mobil dinas saat mudik,” tegas pria yang akrab disapa WH itu, Kamis (23/5).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kemendagri melarang ASN untuk menerima gratifikasi baik berupa uang, parsel, fasilitas, dan pemberian lainnya terkait jabatan. Larangan itu tertuang dalam surat edaran Nomor 003.2/3975/SJ dan surat edaran Nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo pada 16 Mei 2019. Surat tersebut ditujukan ke kepala daerah sebagai tindak lanjut Kemendagri atas surat Ketua KPK tentang imbauan pencegahan gratifikasi jelang Hari Raya. Dalam surat tersebut, ASN diwajibkan melakukan tindakan pencegahan korupsi dan gratifikasi lainnya, seperti tidak meminta tunjangan hari raya (THR) atas nama institusi negara. Selain itu, ASN dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik pada libur Lebaran Idul Fitri.
WH mengatakan, imbauan KPK yang kemudian ditindaklanjuti Kemendagri dengan mengeluarkan surat edaran tersebut disambut secara positif oleh Pemprov Banten. “Selama ini kami memang menunggu kepastian akan hal tersebut,” ujarnya.
Kata dia, kebijakan tersebut bukan hal yang berat bagi ASN khususnya di lingkup Pemprov. Terlebih hal itu untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan fasilitas-fasilitas negara.
Karena sudah sepatutnya kita sebagai aparatur menjaga aset negara dengan baik karena itu amanat rakyat,” tutur alumni Universitas Indonesia itu.
Larangan menggunakan mobdin itu bukan lantaran pemerintah tidak percaya jika mobdin dibawa mudik nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi sebagai bentuk antisipasi. Itu menjadi upaya preventif pemerintah menjaga aset negara agar tetap berkondisi baik.
Sesaat sebelum adanya imbauan dan pemberitahuan dari KPK tersebut, WH sempat berseloroh mengenai hal ini saat pengajian awal pekan di Masjid Al-Bantani. Saat itu ia menyatakan tentang pentingnya silaturahmi seluruh pegawai Pemprov dengan para orangtuanya. Ia meminta para pegawai memanfaatkan momen Lebaran untuk mendatangi orangtua terlebih dahulu setelah itu baru bersilahturahmi dengan pimpinan/gubernur.
“(Sama-red) gubernur mah gampang ketemunya, nanti saja pas masuk lagi ke kantor, yang penting sama orangtua dulu. Mau pakai angkutan apa pun silakan. Pakai tuh mobil pemadam atau ambulans, biar cepat sampai kampung,” ujarnya.
Ia memahami jika pegawai ASN Pemprov sudah sejahtera dan rata-rata memiliki mobil pribadi. Hal itu dikarenakan tunjangan kinerjanya sudah tinggi sehingga memungkinkan para pegawai untuk memiliki kendaraan pribadi. WH juga meyakini, para ASN Pemprov dapat mematuhi peraturan tersebut. Ia menyarankan agar para ASN yang belum memiliki mobil pribadi, dapat menggunakan moda transportasi umum seperti pesawat udara, kereta api, bus, dan kapal laut untuk menuju kampung halamannya. (Rostinah)
