CILEGON-Kabar PT Krakatau Steel (KS), Kota Cilegon, yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.300 karyawan organiknya mendapat respons Walikota Edi Ariadi. Ia mengkhawatirkan, bila PT KS benar-benar melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya itu akan membuat pengangguran di Cilegon membengkak.
PHK massal pegawai BUMN itu berdasarkan surat Nomor 73/Dir.sdm-ks/2019 perihal Restrukturiasi Organisasi PT KS (Persero) Tbk yang diteken Direktur SDM PT KS Rahmad Hidayat. Surat itu beredar di kalangan wartawan sejak Rabu (19/6). Dalam surat tersebut diungkap untuk memperbaiki kinerja dan daya saing perusahaan, manajemen memutuskan melakukan penataan organisasi yang kompetitif, efisien, dan efektif yang selaras dengan strategi rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) 2018-2022.
Hingga 2022, PT KS akan melakukan perampingan posisi menjadi 4.352 posisi dengan pengurangan pegawai di angka 1.300 orang. Dengan pengurangan posisi dan pegawai itu, PT KS akan mengoptimalkan tenaga kerja muda dengan melakukan perluasan tanggungan pekerjaan dan peningkatan variasi pekerjaan.
Untuk memastikan kabar PHK yang menghebohkan itu, Edi berencana akan mengundang PT KS untuk klarifikasi kejadian yang sebenarnya. “Saya bersama Disnaker akan memanggil PT KS untuk meminta klarifikasi permasalahan ini,” kata Edi kepada Radar Banten seusai rapat koordinasi dalam rangka tertib administrasi di aula Bappeda Kota Cilegon, Kamis (20/6).
Edi tidak menampik bahwa PHK massal itu akan berdampak di Cilegon. “Saya dengar sih ada 90 karyawan lebih yang sudah di-PHK, pengangguran jadi nambah,” ujarnya.
Edi belum mengetahui penyebab restrukturisasi PT KS terhadap pegawainya. Ia berjanji akan berupaya mencarikan solusi untuk mengatasi jumlah pengangguran yang membengkak akibat PHK di PT KS. “Kan nanti ada investasi baru, nanti kita cari solusinya agar bisa mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) Safrudin mengaku sudah mengetahui informasi rencana PHK di PT KS. Kata dia, pemutusan hubungan kerja telah dilakukan PT KS terhadap beberapa pegawai. Terakhir, kata dia, pada pekan lalu sebanyak 140 pegawai yang bekerja di posisi maintenance technic sudah dirumahkan. “Sebelum Lebaran, kebijakan tersebut dilakukan terhadap 90 orang pegawai,” paparnya.
Safrudin menolak keras kebijakan PHK massal karena PT KS belum melakukan prosedur yang sesuai aturan dan tidak membeberkan secara terbuka alasan rencana PHK besar-besaran. “Saya tadi (kemarin-red) melapor ke Pak Walikota. Pak Walikota juga kaget. Ini bukti suratnya sudah ada. Walikota akan memanggil PT KS terutama direktur SDM,” ujarnya.
Sementara Senior External Communication PT KS Vicky Muhammad Rosyad Fadillah saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menampik adanya rencana pemecatan karyawan organik PT KS. Ia juga mengaku tidak mengetahui tentang restrukturisasi di perusahaannya. “Siapa yang bilang sih ada pemecatan? Enggak benar itu,” katanya.
Kata Vicky, jika restrukturiasi itu benar sudah ada kejadian pemecatan terhadap pegawai PT KS. Vicky mengaku belum ada pemecatan karyawan di PT KS. “Restrukturisasi tidak selalu identik dengan pemecatan atau PHK,” tukasnya. Ia lalu menutup sambungan telepon. Ketika dihubungi lagi, Vicky tak mengangkat panggilan.
PUKULAN TELAK PEMKOT
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Erick Rebiin mengatakan, rencana PHK massal itu sebagai pukulan telak terhadap Pemkot Cilegon yang sedang gencar menekan angka pengangguran melalui berbagai program seperti Balai Latihan Kerja (BLK), link and match sekolah menengah kejuruan (SMK), dan program lain. “Pemkot Cilegon telah berhasil mengurangi angka pengangguran dari sekitar 11 persen dan kini menjadi 9 persen. Tapi, ini malah ada PHK ribuan karyawan,” kata Erick.
Ia mengaku akan mengambil sikap untuk meminta klarifikasi terhadap perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) penghasil baja ini. Rencananya, dalam waktu dekat Komisi II DPRD Cilegon juga akan mengundang manajemen PT KS untuk bersama-sama mencari solusi agar ribuan karyawan itu tidak jadi di PHK. “KS juga kan punya banyak anak perusahaan, apa tidak bisa jika karyawan-karyawan tersebut dikaryakan di anak perusahaan KS,” ujarnya.
Ia berharap, kejadian PHK ini tidak lagi terjadi. “Dampak PHK ini cukup banyak, terutama bagi keluarga yang kena PHK, kemudian bisa berdampak juga pada perekonomian di Kota Cilegon ini,” tandasnya.
Pada bagian lain, Direktur Utama PT KS Silmy Karim enggan menanggapi rencana PHK di perusahaan yang dipimpinnya. “Jangan bikin isu yang enggak perlu,” ujar Silmy seperti dikutip di laman www.bantennews, Rabu (19/6/2019).
Silmy mengaku tak mau berkomentar tentang sesuatu yang belum jelas kepastiannya. “Saya enggak mau berkomentar. Sudah terlalu banyak isu dan hoax tentang KS, bahkan sampai mau dijual ke Cina. Ini enggak produktif,” ucapnya. Silmy menambahkan media di Banten sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan ikut menyejukkan suasana. (mg06-bry/alt/ags)
