CILEGON – Pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Cilegon pada Tahun Anggaran 2018 tidak mencapai target. Dari target sebesar Rp1,82 triliun yang terealisasi hanya Rp1,63 triliun atau 89,49 persen.
Hal itu menjadi salah satu sorotan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Cilegon pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Melempemnya capaian pendapatan itu disampaikan Walikota Cilegon Edi Ariadi pada rapat paripurna DPRD Kota Cilegon terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Cilegon atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Edi menjelaskan, tidak tercapainya target pendapatan disebabkan rendahnya pencapaian pada beberapa sektor pendapatan. Di antaranya penerimaan pajak daerah terealisasi sebesar Rp429,23 miliar atau mencapai 77,70 persen dari target sebesar Rp552,39 miliar. “Sama saja persoalannya dari dulu. Kita panggil OPD (organisasi perangkat daerah)-nya biar giat lagi,” kata Edi, menyikapi rendahnya capaian pendapatan tersebut.
Lebih terperinci Edi menjelaskan, tidak tercapainya sektor pajak daerah disebabkan sejumlah hal. Misalnya, pajak reklame yang tidak mencapai target karena ditertibkannya sejumlah media reklame dan banyaknya reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) yang belum terisi.
Selanjutnya, pajak air tanah tidak mampu mencapai target karena terdapat wajib pajak potensial yang berkurang penjualannya. “Selain itu, terdapat perusahaan yang membeli air dari perusahaan besar di Cilegon, tetapi perusahaan tersebut melakukan pengambilan air di wilayah lain sehingga pajaknya tidak masuk ke Cilegon,” terangnya.
Sedangkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PE) tidak mencapai target karena terdapat wajib pajak yang belum membayar atas PBB tahun lalu. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak mencapai target karena potensinya dinilai sulit diprediksi. “Ini akan menjadi bahan evaluasi agar OPD penghasil pajak dan retribusi untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pencapaian realisasi pendapatan yang telah ditetapkan,” kata Edi.
Menurut Edi, saat ini Pemkot Cilegon sedang melakukan kajian potensi PAD khususnya pada beberapa OPD. Dengan adanya kajian itu diharapkan Pemkot Cilegon mempunyai peta potensi PAD yang komprehensif untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan penganggaran PAD tahun-tahun selanjutnya.
Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Isro Miraj mengaku telah melakuan hearing dengan Pemkot Cilegon terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut.
Menurut Isro, rapat dihadiri langsung oleh Sekda Kota Cilegon Sari Suryati dan sejumlah kepala OPD. “Kita sampaikan secara langsung agar Pemkot Cilegon menindaklanjuti segala temuan BPK dan masukan dari setiap fraksi-fraksi,” ujar Isro.
Isro berharap Pemkot Cilegon berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja, baik pada upaya realisasi pendapatan maupun pada penyerapan anggaran sehingga setiap tahun kinerja pemerintah semakin membaik.
Di sisi lain, pada rapat paripurna kemarin, Ketua DPRD Kota Cilegon menyoroti masih banyaknya para kepala OPD yang tidak hadir. Padahal, kata dia, kehadiran kepala OPD sangat penting agar menjadi evaluasi. “Pak Walikota menyampaikan, tetapi saya lihat banyak kepala dinas tidak hadir. Seharusnya kadis, para camat, dan lurah juga hadir. Jangan minta anggarannya saja,” ucap Fakih. (bam-ibm/ags)
