SERANG – Penutupan saluran irigasi Pamarayan Barat yang berdampak pada pertanian di Kabupaten Serang masih menjadi persoalan. Negosiasi antara Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) dan petani yang ingin pintu irigasi dibuka belum ada kesepakatan atau masih alot.
Diketahui, BBWSC3 menutup saluran irigasi Pamarayan Barat selama tiga bulan ke depan, terhitung Juli ini. Kebijakan itu diambil seiring adanya proyek normalisasi saluran irigasi Pamarayan Barat. Namun, penutupan saluran irigasi berdampak pada kekeringan lahan pertanian di sejumlah wilayah di Kabupaten Serang karena memasuki musim kemarau. Data Dinas Pertanian saat ini, sudah 8.000 hektare sawah yang ditanami padi terancam puso atau gagal panen.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana mengaku, sudah rapat dengan BBWSC3. Hasilnya, BBWSC3 akan mengambil kebijakan pembukaan saluran irigasi selama 17 hari.
“Kita rapat dengan balai besar (menyebut BBWSC3-red) hari Kamis sore dilanjutkan Jumat pagi. Hasilnya mulai 7 Agustus akan dibuka (pintu irigasi-red) sepuluh hari, September dibuka lagi tujuh hari,” ungkap Zaldi kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Minggu (28/7).
Meskipun BBWSC3 sudah memberikan keringanan soal rencana buka tutup irigasi, kata Zaldi, keputusan itu belum disepakati petani yang menginginkan pembukaan irigasi dimulai sejak 1 Agustus. “Persepsi petani kalau lewat tanggal 1 Agustus bakal gagal panen,” terangnya.
Di sisi lain, lanjut Zaldi, BBWSC3 tidak bisa melakukan pembukaan saluran irigasi terlalu lama karena akan berdampak pada waktu pengerjaan normalisasi. Kata Zaldi, pihak pelaksana proyek juga tidak bisa menormalisasi irigasi jika masih ada air di saluran irigasi.
“Kalau pekerjaannya (proyek normalisasi-red) lewat dari waktu yang sudah ditetapkan, nanti kena denda,” jelas pria bertubuh jangkung itu.
Menurut Zaldi, kondisi padi yang kekeringan saat ini masih bisa bertahan sampai dua pekan ke depan. Meskipun kondisi tanahnya sudah retak, di bawah tanah yang ditanami padi masih mengandung air.
“Tapi, memang masih perlu ada formulasi kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik petani maupun pelaksana proyek normalisasi,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Makmur Singaraja Kecamatan Pontang, Hamid membenarkan, negosiasi soal pembukaan saluran irigasi dari BBWSC3 belum bisa diterima para petani. Menurutnya, pembukaan pintu irigasi dengan aturan sepuluh hari pada Agustus dan tujuh hari pada September tidak akan menyelamatkan padi petani. Ia meminta jadwal pembukaan saluran irigasi sesuai kebutuhan petani, yakni 15 hari pada Agustus dan 15 hari pada September. Lantaran itu, pihaknya akan kembali melakukan negosiasi dengan BBWSC3 untuk mengubah aturan buka tutup pintu irigasi.
“Kita akan minta 15 hari sejak tanggal 1 sampai 15 Agustus dan 15 hari tanggal 1 September sampai 15 September,” katanya. (jek/zai/ira)
