TANGERANG – Masih wacana saja sudah banyak yang tak setuju. Begitulah respon sejumlah akademisi terkait rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tentang impor rektor asing. Beberapa pihak mewanti-wanti jika kebijakan tersebut diterapkan.
Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Hudaya Latuconsina mengatakan, kebijakan impor rektor asing perlu dikaji matang jika mau diterapkan. Ia mengatakan harus ada penilaian yang objektif jika hal tersebut ingin diterapkan.
RelatedPosts
“Harus ada parameter SDM (sumber daya manusia-red) yang menunjukkan SDM kita tidak lebih baik dari SDM negara lain. Harus objektif, jangan sampai kalau mengambil dari luar negeri tapi kondisinya tidak lebih baik dari kita,” katanya kepada awak media usai membuka Kuliah Kerja Kemasyarakatan UNIS Kota Tangerang, Senin (5/8).
Menurut Hudaya, penerapan rektor asing memang ada yang menghasilkan output bagus. Namun, di luar itu ada juga aspek teknis yang harus dicek. “Terkait impor rektor ini kadang-kadang kurang adil, mereka (orang asing-red) sering dibayar mahal, wajar kalau kinerja mereka bagus,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu Dosen Fisip UNIS Tangerang Yudi Muhtadi mengungkapkan, perlu kehati-hatian jika kebijakan tersebut akan diterapkan. Namun, menurutnya kebijakan tersebut belum tepat jika diberlakukan saat ini.
“Kalau mereka (orang asing) memimpin perguruan tinggi kita kurang pas, tapi kalau transformasi pengembangan Iptek silakan saja. Termasuk bisa juga partispasi kolaborasi, dan impor kurikulum,” ungkapnya.
Dari aspek pembangunan perguruan tinggi, lanjut Yudi, kultur pembangunan yang diterapkan juga bisa jadi tidak sejalan dengan budaya sekitar. “Karena mereka orang asing dan bukan dari Indonesia. Bisa saja budayanya berbeda dan dia tidak tahu. Karenanya menurut saya lebih baik pertukaran mahasiswa, dosen, double degree dan program lainnya,” pungkasnya. (one/asp/sub)
