TANGERANG – Sehari pasca berakhirnya masa jabatan anggota, suasana gedung DPRD Kabupaten Tangerang tampak sepi, Kamis (8/8). Tak ada satu pun baik anggota dan pimpinan DPRD yang ngantor. Kondisi itu diakui Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang Firzada Mahali.
“Hari ini memang sepi, tidak ada yang ke kantor. Karena masa kerjanya sudah berakhir. Tugas alat kelengkapan dewannya sudah selesai. Tetapi mereka masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang,” katanya di ruang kerjanya, Kamis (8/8).
Meski begitu, Firzada menegaskan, tidak ada kekosongan jabatan DPRD Kabupaten Tangerang. ”Sesuai klausul dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 bahwa tidak boleh ada kekosongan jabatan DPRD dan akan tetap menjabat hingga DPRD periode baru dilantik,” terangnya.
Menurutnya, momentum masa jabatan anggota DPRD yang berakhir sebelum ada pelantikan anggota DPRD, baru terjadi kali ini. Dan, kondisi ini dialami di hampir seluruh daerah. Ini lantaran, belum finalnya kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau ada kegiatan undangan ya mereka datang. Sekali lagi, mereka tetap menjabat tanpa perlu ada surat edaran lagi, sudah cukup dengan PP Nomor 12 tahun 2018 itu,” tukasnya.
Firzada menerangkan, meski 50 anggota DPRD tetap menjabat, tetapi mereka tidak akan mendapat hak keuangannya. Karena sudah berakhir di 7 Agustus 2019 kemarin. ”Jadi hitung-hitung mengabdi untuk masyarakat di akhir masa jabatannya sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi membenarkan, dirinya tidak masuk kerja, Kamis (8/8). Dia mengaku bersama anggota DPRD Kabupaten Tangerang lainnya sibuk beraktivitas di internal partainya masing-masing. Tetapi, pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Kabupaten Tangerang masih terus berjalan hingga nanti ada penetapan dan pelantikan anggota dewan yang baru. (mg-04/asp/sub)
