LEBAK – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak melayangkan surat peringatan (SP3) kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di auning di Jalan RT Hardiwinangun. Jika tidak dibongkar sendiri maka Dinas Satpol PP akan membongkar paksa lapak PKL pada Kamis (22/8).
Pantauan Radar Banten di lapak PKL di Jalan RT Hardiwinangun, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Dinas Satpol PP Lebak Tati Suharyati, Kepala Seksi Intelejen Wahyudin, dan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Lebak Mujahidin berdialog di lapak PKL. Mujahidin berjanji akan mengomunikasikan persoalan tersebut kepada paguyuban dan PKL di Jalan RT Hardiwinangun.
Kepala Bidang PPUD Dinas Satpol PP Lebak Tati Suharyati menyatakan, pembangunan lapak PKL di Jalan RT Hardiwinangun melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL serta Perda 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3). Karena itu, Satpol PP mengeluarkan SP1, SP2, dan sekarang SP3. Jika hari ini lapak PKL di Jalan RT Hardiwinangun maka Satpol PP yang akan membongkar paksa lapak PKL tersebut.
“Iya, hari ini kita layangkan surat peringatan ketiga kepada PKL di Jalan RT Hardiwinangun. Kita ingin PKL membongkar sendiri lapaknya. Jika dibongkar Satpol PP saya yakin lapak PKL tersebut akan rusak dan akhirnya tidak bisa digunakan lagi,” kata Tati kepada wartawan, Rabu (21/8).
Mujahidin, Ketua APKLI Lebak menyatakan, APKLI hanya memfasilitasi PKL dan tidak pernah mengoordinir kegiatan pembangunan lapak PKL tersebut. Bahkan, dia pun tidak tahu menahu mengenai biaya pembangunan dan uang sewa lapak PKL di Jalan RT Hardiwinangun. Ditanya terkait SP3 yang dilayangkan Satpol PP Lebak, dia janji akan komunikasikan dengan paguyuban dan PKL.
“Saya akan temui dulu paguyuban dan rekan-rekan PKL. Seperti apa nanti keputusannya saya sendiri belum tahu,” katanya. (Mastur)
