SERANG – Ratusan nelayan dan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten menggeruduk Gedung DPRD Banten.


Unjuk rasa dipicu adanya informasi tentang rapat paripurna pengesahan Raperda tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten 2018-2038 pada Kamis (22/8).


Ratusana nelayan tiba di Kantor DPRD Banten sekira pukul 10.00 WIB. Puluhan angkot yang mengangkut ratusan nelayan langsung memarkirkan kendaraannya di sepanjang halaman DPRD Banten.

Untuk mencegah terjadinya aksi anarkis, anggota pansus raperda RZWP3K, Tb Luay Sofhani menemui ratusan nelayan, yang melakukan aksi damai di depan gerbang utama DPRD Banten.


Di hadapan ratusan nelayan, Luay mengungkapkan bahwa raperda RZWP3K ditunda pengesahannya, lantaran pembahasannya belum rampung di tingkat pansus.

“Hari ini tidak ada agenda paripurna pengesahan raperda RZWP3K. Yang ada hanyalah paripurna tentang raperda Perubahan APBD 2019,” kata Luay.


Politisi PAN ini memastikan, raperda RZWP3K akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota Dewan baru, yang akan dilantik 2 September mendatang.

“Tidak benar kalau DPRD Banten akan mengesahkan raperda zonasi pesisir Agustus ini,” tegasnya.


Menanggapi pernyataan Luay, juru bicara nelayan yang juga aktivis penggiat lingkungan, Susan Herawati mengungkapkan, para nelayan tidak melaut untuk memastikan raperda RZWP3K tidak disahkan menjadi perda.

“Kami mendapatkan informasi, DPRD Banten mengesahkan raperda zonasi. Makanya kami datang untuk memastikannya secara langsung,” tegasnya.


Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ini melanjutkan, selama ini pansus tidak pernah melibatkan nelayan dan aktivis lingkungan dalam penyusunan raperda zonasi pesisir.

“Kami hanya diundang dua kali dalam rapat dengar pendapat, tapi tak pernah dilibatkan lebih jauh,” tegasnya.


Raperda usul gubernur ini, tambah Susan, belum dilengkapi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) karena belum mendapatkan validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Bila dipaksakan, Raperda RZWP3K ini menjadi raperda bodong karena dokumennya belum lengkap dan akan cacat secara hukum,” ungkapnya.


Setelah mendapatkan kepastian bahwa raperda RZWP3K ditunda pengesahannya karena belum selesai pembahasannya, ratusan nelayan menyudahi aksinya. (Deni S)