SERANG – Pemprov Banten memanggil Walikota Cilegon Edi Ariadi ke ruang rapat gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (27/8). Rapat tertutup yang dipimpin Sekda Banten Al Muktabar itu membahas mengenai rencana pengembangan pelabuhan di sekitar wilayah Kota Cilegon.
Al Muktabar mengatakan, ada agenda pengembangan pelabuhan di kawasan Kota Cilegon. “Bagus sih, tapi itu yang harus dibasiskan ke regulasi yang sedang kami agendakan susun sekarang (Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil atau RZWP3K-red),” ujar Al seusai rapat dengan Walikota Cilegon Edi Ariadi bersama sejumlah pejabat Pemprov Banten dan Pemkot Cilegon lainnya di ruang rapat gubernur Banten, Selasa (27/8).
RelatedPosts
Al mengungkapkan, ada agenda pengembangan pelabuhan, tapi hal itu berkaitan dengan zonasi yang menjadi kewenangan Pemprov. Pengembangan pelabuhan itu bagus, tapi harus dikembalikan ke koridor peraturan perundangan yang berkembang saat ini. Apalagi, tambah Al, Pemprov juga me-review dan mendengar pendapat masyarakat. “Basis kita adalah Raperda RZWP3K yang saat ini masih dibahas bersama Dewan,” terangnya.
Kata dia, semua pengembangan pelabuhan harus menunggu sampai Raperda RZWP3K disahkan menjadi peraturan daerah (perda). “Semua diarahkan ke sana. Sebelum itu, agenda perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan tetap harus insert ke perda itu,” ujar pria yang dilantik sebagai sekretaris daerah Banten akhir Mei lalu itu.
Ia mengatakan, pelabuhan eksisting yang sudah ada selama tidak ada yang dilanggar maka bukan menjadi masalah. Namun, apabila ada agenda pengembangan maka dibutuhkan review agar tidak bertentangan dengan peraturan di kemudian hari. “Selagi itu tidak bertentangan dengan perda, ya tinggal disesuaikan dan terakumulasikan dengan regulasi yang disusun sekarang,” ujar Al.
Kata dia, ada konsep besar untuk mengintegrasikan zona pelabuhan. Konsep besar itu, menurut Al, bagus karena memanfaatkan potensi Banten dari sisi kepelabuhanan. Bahkan, Banten juga mendapat pengakuan area bebas dari hambatan tertentu yang mengganggu zona pelayaran. Namun, yang saat ini perlu dilihat adalah kewenangan Pemprov. “Kewenangan provinsi 0 sampai 12 mil. Kalau lebih luas dari itu, bukan kewenangan kami,” tuturnya.
Kata Al, pada prinsipnya ingin memfasilitasi. “Saya sebagai dapur penyusunan formulasi kebijakan gubernur dan wakil gubernur. Segala hal yang harus didiskusikan akan kami fasilitasi,” ujar mantan Widyaiswara Ahli Utama itu.
Ia mengatakan, akan terus berupaya memfasilitasi untuk menciptakan Banten kondusif sebagai area investasi. Namun, investasi itu harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya perda.
Sementara itu, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas (KSOP) I Banten melayangkan surat ke Pemprov untuk memperoleh rekomendasi sesuai dengan rencana induk pelabuhan di Banten. “Ini percepatannya seperti apa. Tata ruang sudah sesuai, tapi Pemprov punya Raperda RZWP3K. Cilegon sudah sesuai, tidak ada masalah,” ujarnya.
Kata dia, mengingat KSOP memiliki lima rencana Badan Usaha Pelabuhan, maka harus satu atap. Untuk itu, ia meminta gubernur agar memberikan rekomendasi meskipun Raperda RZWP3K belum disahkan agar bisa dipercepat. “Gimana Beliau saja. Saya tidak mau menarget Beliau,” ujar Edi. (nna/alt/ira)
