TANGERANG – Pilkada Kota Tangsel terancam tanpa pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak selaras dengan lembaga pengawasan. Dimana, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota terancam tak bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tersebut. Soalnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Pilkada) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhammad Acep mengungkapkan, Panwaslu di Kota Tangsel sudah berubah menjadi Bawaslu. Sementara, bunyi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pengawasan penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab Panwaslu.
“Perbedaan nomenklatur ini menjadi keresahan seluruh Bawaslu kabupaten/kota yang akan menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2020. Soalnya, Panwas (pengawas pemilu-red) di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu kabupaten/kota, bukan lagi Panwas Kabupaten/Kota,” kata Acep, Jumat (6/9).
Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengungkapkan tengah berupaya untuk melakukan revisi UU Pilkada tersebut. “Usulan perubahan alias revisi terbatas diajukan. Supaya Bawaslu bisa melakukan pengawasan, sedangkan dalam Undang-undang pengawasan dilakukan Panwas. Kalau tidak bisa, Pilkada Tangsel terancam tanpa Bawaslu,” jelasnya saat meninjau kesiapan Pilkada di Kantor Bawaslu Tangsel, Jumat (6/9).
“Kami juga sudah menemui Presiden bersama Mendagri menyampaikan usulan perubahan nomenklatur (tata nama) terkait Bawaslu atau Panwaslu. Soalnya kewenangannya Bawaslu dan Panwaslu berbeda. Respon Presiden bagus, menginstruksikan Mendagri untuk koordinasi. Ke depan, kami juga ke pimpinan DPR RI untuk membahasnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan persoalan ini, terjadi di beberapa daerah. Banyak Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang tak teranggarkan di tahun 2019. “Makanya kita akan berupaya menyelesaikan permasalahan ini,” terangnya.
Afif menuturkan NPHD itu harus ditanda tangani paling lambat pada Oktober. Dalam waktu dekat Mendagri akan mengundang KPU dan Bawaslu untuk membahas soal NPHD. “Kerawanan Pilkada menjadi sorotan untuk itu kesiapan daerah menyediakan anggaran harus ada di awal-awal tahapan,” tukasnya.
Kepala Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Samani mengatakan sambil menunggu hasil usulan perubahan, Bawaslu juga terus akan melanjutkan proses launching tahapan pilkada. “Jadi sambil menunggu hasilnya, kita tetap harus melakukan proses pembukaan pilkada,” jelasnya seraya menandaskan tahun depan, di Banten, ada tiga daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yakni Kota Tangsel, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang. (you/asp)
