SERANG – Sejumlah anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota yang pekan lalu dilantik langsung menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai wakil rakyat ke bank untuk peminjaman uang. Bank yang dituju anggota dewan masa bakti 2019-2024 itu antara lain Bank Jabar Banten (bjb) dan Bank Banten.

Nominal pinjaman yang ditawarkan bank untuk anggota Dewan baru rata-rata Rp500 juta hingga mencapai Rp1 miliar per anggota. 

Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan saat dikonfirmasi membenarkan ada sejumlah anggota DPRD Banten yang mengajukan permohonan pinjaman ke bank dengan jaminan SK pengangkatan dewan.

“Ada beberapa yang sudah mengajukan. Kami hanya membantu fasilitasi,” kata Deni kepada Radar Banten, Jumat (6/9).

Ia menambahkan, yang sudah mengajukan permohonan ke Sekretariat DPRD Banten kurang lebih 10 orang di minggu pertama setelah pelantikan 2 September 2019. Hampir semuanya mengajukan pinjaman ke Bank Banten. “Kalau di luar Bank Banten, anggota Dewan kena charge kliring dan yang lainnya,” ungkapnya.

Prinsipnya, lanjut Deni, pinjaman anggota Dewan ke bank diambil dari gaji yang bersangkutan tiap bulan. Sementara plafon dan suku bunga semuanya diatur pihak bank. “Kemungkinan besar jumlah pemohon akan bertambah, karena periode sebelumnya juga banyak anggota Dewan yang menjaminkan SK-nya ke bank,” tuturnya.

Berdasarkan data Sekretariat DPRD Banten, periode 2014-2019 lebih dari 45 anggota DPRD Banten yang menggadaikan SK-nya ke bank. “Periode sebelumnya, dari 85 anggota Dewan setengahnya menggadaikan SK-nya,” ujarnya.

Begitu pun sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak yang dilantik pada 26 Agustus 2019 juga menggadaikan SK pengangkatan dirinya kepada bank. Dari 50 anggota Dewan ada beberapa wakil rakyat yang telah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan perbankan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak Fin Rian menyatakan, biasanya anggota Dewan yang dilantik tidak langsung menggadaikan SK ke bank. Sampai saat ini baru ada beberapa anggota Dewan yang mengurus peminjaman dana ke bjb dan Bank Banten. “Biasanya bertahap. Jadi enggak sekaligus. Tapi sudah ada beberapa anggota Dewan yang pinjam ke bank,” kata Fin Rian kepada Radar Banten.

Namun, mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lebak ini tidak tahu persis berapa jumlah anggota Dewan yang sudah mengajukan pinjaman. Apalagi dirinya belum menerima laporan dari staf DPRD Lebak. “Informasinya baru ada beberapa orang yang sudah mengajukan pinjaman. Untuk yang lain saya belum tahu,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Sementara DPRD Lebak Bangbang menyatakan, pimpinan Dewan tidak mengarahkan kepada anggota untuk meminjam uang ke bank tertentu. Karena itu menjadi kewenangan dari masing-masing anggota Dewan. Tapi, ada dua bank yang telah menawarkan pinjaman kepada DPRD Lebak, yakni Bank Banten dan bjb. Dua bank tersebut informasinya menawarkan pinjaman hingga mencapai Rp1 miliar. “Saya bukan dalam posisi untuk mengarahkan rekan-rekan untuk pinjam dana tunai ke bank tertentu. Kita beri kebebasan kepada anggota Dewan yang baru, karena itu menjadi hak mereka,” ungkapnya.

DISESUAIKAN DENGAN GAJI

Di Kota Serang pun, sama. Anggota Dewan yang baru dilantik juga ada yang menggadaikan SK-nya. Sekretaris DPRD Kota Serang Moch Ma’mun Chudori menyatakan,  banyak anggota DPRD Kota Serang yang dilantik pada 3 September 2019 mengajukan permohonan pinjaman ke bank. “Sudah berjalan dan banyak. Lebih dari lima, jadi bisa 10, bisa lima belas. Yang pasti yang saya tanda tangani lebih dari lima,” katanya kepada Radar Banten.

Namun, Ma’mun tidak memberi tahu besaran jumlah ajuan yang dilakukan anggota Dewan. Kata dia, itu menjadi kewenangan pihak bank untuk memberikan dan disesuaikan dengan besaran gaji. “Sesuai kebutuhan anggota dan tergantung potongan gaji dan lama waktunya,” ujarnya.

Kata dia, semua pengajuan dilakukan ke bjb. Bahkan sebelum ada anggota Dewan yang mengajukan, pihak bjb sudah lebih dahulu datang ke Sekretariat Dewan (Setwan). “Bjb responsif mendatangi kami dan langsung ke anggota. Mungkin ini bagian dari pelayanan di bjb,” katanya.

Menurutnya, pengajuan peminjaman dana dengan jaminan SK merupakan hal yang biasa. Hampir setiap periode pergantian anggota Dewan selalu ada yang melakukan. “Jadi ini fenomena yang biasa setiap periode. Karena setelah dilantik kan mereka juga banyak kebutuhan mulai syukuran dan hal-hal lainnya,” kata Ma’mun.

Sejauh ini, lanjut Ma’mun, anggota Dewan baru meminta surat untuk pengajuan peminjaman dana ke bank saja. Untuk urusan kredit kendaraan belum ada yang mengajukan. “Dari surat yang saya tanda tangani tidak ada yang untuk kendaraan,” cetusnya.

Berbeda dengan di Kota Cilegon. Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Cilegon yang  dilantik pada 4 September 2019  hingga kemarin, belum ada yang diketahui mengajukan pinjaman ke bank. Sekretaris DPRD Kota Cilegon Didik Sukriadi menjelaskan, belum ada satu pun anggota DPRD Kota Cilegon yang meminta rekomendasi pinjaman maupun kredit kendaraan.  “Belum ada,” ujar Didik singkat.

Dijelaskan Didik saat ini pihaknya masih mempersiapkan rekening untuk gaji anggota legislatif tersebut. “Karena gaji kan transfer,” katanya.

PRIVASI ANGGOTA

Sementara itu, Plh Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang Firzada Mahalli enggan memberikan data jumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang menggadaikan SK ke bank daerah. Menurutnya, itu merupakan privasi anggota Dewan. “Kalau untuk memberikan informasi itu, saya menolak. Karena itu kan sifatnya privasi. Terserah mereka menggadaikan atau tidak, ke bank mana saja dan berapa nilainya itu kepentingan masing-masing,” katanya, Kamis (5/9).

Firzada yang juga Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) mengaku, tidak memberikan rekomendasi bank mana yang dipilih untuk menggadaikan SK. “Pokoknya hal-hal seperti itu terserah anggota Dewan, kami tidak ikut campur. Karena itu sudah menyangkut privasi. Kalaupun datanya ada, tentu tidak akan sembarangan dipublikasi,” katanya.

Sedangkan informasi yang dihimpun, ada lebih dari 10 anggota Dewan yang telah menggadaikan SK ke salah satu bank daerah. Mereka merupakan anggota Dewan petahana.

Hal senada disampaikan Plt Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono. Ia juga enggan mengungkap jumlah anggota DPRD Kota Tangerang yang menggadaikan SK. Ia mengaku belum banyak mengetahui data di jabatan yang baru ia emban. “Saya kemarin (Senin 2/9) baru ditunjuk jadi Plt Sekwan, hari ini saya baru mau mempelajari dan menyesuaikan,” katanya kepada Radar Banten di ruangannya, Selasa (3/9).

Saat kembali ditemui pada  Jumat (6/9), Agus menolak menemui Radar Banten dan hanya menitipkan pesan kepada sekprinya, Imran. “Bapak tidak mau ditemui, Bapak kecapean habis kunker ke Kabupaten Tangerang,” ujar Imran. Agus juga enggan dikonfirmasi melalui telepon, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp tidak ada balasan dari Agus. (den-tur-ken-bam-one-mg-04/ags)