CILEGON – Meski unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon belum didefinitifkan, tetapi penempatan anggota di alat kelengkapan Dewan (AKD) sudah mulai dibagi. Sejumlah fraksi bahkan telah membagi posisi.
Fraksi-fraksi yang mengaku telah selesai membagi AKD di antaranya Fraksi Persatuan Demokrasi, Fraksi NasDem PKB, dan Fraksi Berkarya. Sedangkan fraksi lainnya mengaku masih dalam pembahasan dan diskusi dengan masing-masing pengurus partai.
Ketua Fraksi Persatuan Demokrasi Sihabudin Syibli menuturkan, secara internal pembagian posisi telah selesai dibahas. Misalnya, penempatan anggota di masing-masing komisi.
Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota DPRD Kota Cilegon, jumlah komisi pun bertambah dari tiga menjadi empat. Posisi itu, menurut Sihab, tidak menjadi persoalan mengingat jumlah anggota di fraksi gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat tersebut berjumlah empat orang.
“Sudah kita bahas dan lancar. Misalnya, Pak Baihaki yang selama ini di Komisi I minta enggak di Komisi I lagi, mintanya di Komisi IV, ya sudah. Kemudian, Haji Rahmat biasa di Komisi III penginnya tetap, silakan. Kemudian, Ibrohim ingin komisi yang berhubungan buruh, Komisi II, ya sudah, sisanya saya,” ujar Sihab usai mengikuti rapat pimpinan di ruang Ketua Sementara DPRD Kota Cilegon, Selasa (17/9).
Kata Sihab, selain penempatan posisi, dalam rapat internal juga disepakati terkait pembagian waktu. Menurutnya, segala posisi akan dibagi per 2,5 tahun, artinya, Partai PPP dan Demokrat akan bergantian dalam kurun waktu tersebut.
“Pokoknya, prinsipnya fifty-fifty, misalnya saya sekarang jabat ketua fraksi, nanti setelah 2,5 tahun bergantian dengan Demokrat,” ujarnya.
Terpisah, dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Cilegon Sabihis menjelaskan, Fraksi Berkarya pun telah selesai membahas penempatan anggota di setiap AKD. Untuk komisi-komisi, penempatan disesuaikan dengan latar belakang serta kompetensi masing-masing anggota.
“Sementara ini sudah kita bahas, tapi karena jumlah komisi bertambah dan kita belum tahu tugas komisi keempat ini apa, jadi kemungkinan bisa berubah lagi menyesuaikan tugas dan mitra OPD di komisi itu,” ujarnya.
Menurut Sabihis, penempatan anggota di komisi harus sesuai dengan keahlian agar bisa bekerja dengan profesional. Ia mencontohkan dirinya yang telah berkecimpung di dunia industri sejak 90-an, atas dasar itu ia akan menduduki komisi yang mempunyai tugas di bidang industri.
Dalam kesempatan lain, Ketua Fraksi NasDem PKB Erick Rebiin pun menuturkan hal yang sama, ia mengaku seluruh anggota fraksi telah menyepakati pembagian tersebut. “Yang pasti PKB minta yang bermitra dengan Disnaker, itu sudah disepakati,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Abdul Rozak mengaku, belum tuntas membahas penempatan anggota di AKD. Dia menilai masih perlu mengonsultasikan sejumlah hal dengan DPD dan seluruh anggota fraksi.
Kendati penempatan anggota di masing-masing AKD belum tuntas dibahas, tetapi ia menargetkan, satu komisi bisa dipimpin oleh anggota dari Fraksi Golkar. “Meskipun saya sebagai ketua fraksi, tidak bisa serta merta menunjuk, harus dimusyawarahkan dulu,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Ghoffar pun mengaku belum membahas terkait pembagian AKD. Dia berencana baru akan membahas hal tersebut pekan ini. “Semoga pekan ini karena kita belum tahu kesepakatan tentang bidang-bidang di komisi yang nanti akan menjadi empat, itu salah satu pertimbangannya,” ujar Ghoffar.
Ditemui di ruang kerjanya, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi belum mau berkomentar banyak terkait pengisian AKD, mengingat proses itu baru akan dimulai usai unsur pimpinan didefinitifkan. Dia mengaku, masih fokus terhadap percepatan proses pendefinitifan tersebut, salah satunya dengan menggelar paripurna tentang pengumuman calon pimpinan yang diusulkan oleh partai-partai pemenang.
“Paripurna nanti besok (hari ini-red), kita ingin berjalan cepat, tetapi tetap sesuai dengan koridor dan aturan yang ada,” ujarnya. (bam/ibm/ira)
