TUNJUNGTEJA – Ratusan warga gabungan dari sejumlah desa di Kecamatan Tunjungteja melakukan aksi demo menolak pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bojongmenteng. Aksi demo dilakukan dengan pengoperasian dua alat berat yang digiring dari Desa Kemuning hingga Kantor Camat Tunjungteja, Kamis (26/9).
Koordinator Aksi, Haris mengaku, pihaknya yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti petani, ibu rumah tangga, dan seluruh warga Tunjungteja tidak ingin ada aktivitas pembangunan TPST di wilayahnya. “Kami menolak tegas pembangunan TPST Bojongmenteng,” kata Haris kepada Radar Banten usai demo.
Menurutnya, pembangunan TPST Bojongmenteng akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat terutama dalam hal pencemaran lingkungan. Selain itu, keberadaan TPST juga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan sosial di tatanan masyarakat Tunjungteja. “Selain bau, pasti nanti para pemulung dari luar daerah bakal berdatangan. Kami khawatir bakal ada peningkatan tindak kriminalitas juga,” keluhnya.
Haris mengungkapkan, pihaknya kecewa dengan Pemerintah Provinsi Banten yang langsung menerjunkan dua alat berat ke wilayahnya tanpa melalui sosialisasi kepada warga di setiap desa. “Tahu-tahu sudah ada alat berat aja, kan jelas kami enggak terima,” akunya.
Dikatakan Haris, jika pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten Serang tidak menghiraukan aspirasi warga melalui aksi demo dan tetap melanjutkan pembangunan TPST Bojongmenteng, maka pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah masa lebih banyak. “Kami sudah koordinasi dengan warga di Kecamatan Petir, Pamarayan, dan Kecamatan Cikeusal untuk mengajak aksi menolak pembangunan TPST,” katanya.
Menanggapi itu, Camat Tunjungteja Kusyaman meminta warga mampu menahan diri agar suasana tetap kondusif. Sehari sebelumnya, Kusyaman mengaku sudah ada musyawarah atau rembug antara Perwakilan Provinsi Banten, Camat Tunjungteja dan warga. “Baru kemarin sosialisasi, tapi sekrang udah ada alat berat aja,” keluhnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten lebih bisa menahan diri dan jangan tergesa-gesa agar situasi tetap kondusif. Pihaknya sebagai penengah antara warga dan pemerintah hanya bisa menjadi mediasi. “Saya berharap Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan sosialisasi yang maksimal sebelum pelaksanaan pembangunan,” katanya. (Haidar)
