SERANG – Untuk mengendalikan inflasi di daerah, ekonom dari Indonesian Development of Economics and Finance (Indef) Dr Aviliani berpendapat, koordinasi antar-pemerintah daerah merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan secara rutin. Dengan cara itu, permasalahan dari setiap kabupaten atau kota diketahui sehingga bisa dikoordinasikan dengan provinsi.
“Bagaimana pun kalau kerja sama antarkabupaten kota akan menjadi lebih baik terkait dengan bagaimana menstabilkan harga baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumen,” kata Aviliani pada high level meeting di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (26/9), yang digelar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Acara itu dihadiri Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Soeharso, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, dan perwakilan pemkot/pemkab se-Provinsi Banten. Rapat kordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekda Banten Al Muktabar dan mendengarkan berbagai permasalahan yang ada di daerah di Provinsi Banten.
Pada kesempatan itu, Aviliani setuju dengan adanya BUMD pangan di provinsi yang nanti akan menjaga harga sehingga ke depan inflasi tetap terjaga. Ia juga sepakat jika pemda di Banten kerja sama dengan provinsi lain atau daerah lain dalam pengendalian inflasi. Provinsi Jawa Timur, misalnya, memiliki dan punya keberhasilan yang jauh lebih baik mengendalikan harga-harga dengan kerja sama.
“Ini bukan hanya membantu nasional menstabilkan harga dan bisa mengurangi impor, karena ternyata antar-daerah itu ada yang kelebihan dan kekurangan. Selama ini karena tidak ada informasi jadi akhirnya harga jatuh banyak yang dibuang hasil produksinya,” katanya.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah teknis menyikapi inflasi. “Inflasi terlalu rendah menjadi cerminan yang tidak baik, terlalu tinggi juga cerminan yang tidak baik,” ujar Al.
Untuk itu, pihaknya menargetkan untuk mencapai titik stabilitas. Pemprov Banten akan bergandengan tangan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai stabilitas. “Pemprov mengambil peran untuk mengayomi. Itu memang tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” tuturnya.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan, high level meeting merupakan kegiatan yang positif dan merespons dari pemerintah pusat dan pemda di kabupaten kota untuk sama-sama konsen melakukan langkah-langkah koordinasi untuk pengendalian inflasi. Dalam pertemuan ini juga ada beberapa masukan yang ditanggapi positif antara lain perlunya menyusun payung hukum untuk kerja sama antar daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. “Selain itu, kabupaten kota juga merespons positif dan juga sudah siap mendukung berbagai langkah-langkah kebijakan yang ada,” katanya.
Beberapa hal yang dibahas antara lain perlu adanya memorandum of understanding (MoU) maupun peraturan daerah yang menjadi payung sinergi intra Provinsi Banten, pentingnya data neraca pangan untuk menentukan langka pengendalian inflasi dan koordinasi, peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut rapat koordinasi level atas, pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam distribusi komoditas.
Selain itu, beberapa masukan pengendalian inflasi di daerah dari peserta rapat. Antara lain pendirian gudang logistik maupun pusat distribusi sebagai tempat mengumpulkan komoditas strategis, Perluasan pasar tani yang saat ini hanya dilakukan di hari tertentu dan di beberapa titik. Bupati Lebak juga telah menginisiasi kerja sama dengan PT KAI untuk gerbong khusus untuk komoditas pertanian guna memperluas pemasaran dari daerah produsen ke daerah konsumen antar-Provinsi Banten.
Menurut Erwin, berbagai hal yang dibahas tersebut nanti ini akan dituangkan di dalam suatu kesepakatan bersama. Kemudian langkah-langkahnya akan dimonitor dan akan mengadakan forum rutin secara berkala untuk memastikan bahwa kesepakatan berjalan dengan baik.
“Saya membayangkan bahwa nanti di Banten memiliki sistem informasi terhadap harga pangan produksi pangan dan suplai pangan karena ini sangat vital untuk pengendalian inflasi kedepannya,” katanya. (skn-nna/aas/ags)
