SERANG – Pengurus Besar Mathla’ul Anwar angkat bicara peristiwa penyerangan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Alun-alun Menes, Pandeglang, pada Kamis (10/10). Mereka mengutuk peristiwa tersebut.
Peristiwa penusukan yang dialami Wiranto adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. “Mathla’ul Anwar mengutuk dan menyesalkan terjadinya penusukan kepada Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto,” kata Ketua Pengurus Besar MA Ahmad Sadeli Karim kepada wartawan di rumah makan S’Riski, Minggu (13/10) malam.
Apalagi, penyerangan yang dilakukan Abu Rara dan istrinya FA juga dialami warga Mathla’ul Anwar Fuad Syauqi. MA secara kelembagaan menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. “Kami mendoakan Pak Wiranto serta korban lainnya pada peristiwa tersebut segera pulih kembali, sehat sebagaimana semula tanpa kurang suatu apa pun,” kata Sadeli.
Selain itu, MA mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas peristiwa penusukan itu. Kemudian menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan biadab tersebut. “Bagi Mathla’ul Anwar pengusutan secara tuntas dan transparan oleh aparat keamanan sangatlah penting agar tidak menjadi fitnah, baik bagi Mathla’ul Anwar maupun umat Islam pada umumnya,” katanya.
Seperti diketahui peristiwa pada Kamis (10/10) terjadi pasca Wiranto meresmikan gedung baru Universitas MA. Namun, pihak MA menyebut, peristiwa tersebut terjadi di luar kampus MA, yakni di Alun-alun Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Wiranto saat itu hendak kembali ke Jakarta menggunakan helikopter yang terparkir di Alun Alun Kecamatan Menes yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari lokasi kampus Universitas Mathla’ul Anwar.
Kata Sadeli, Menko Polhukam pada saat itu sudah selesai menghadiri acara di Kampus Universitas Mathla’ul Anwar dan dilepas secara resmi dari Kampus didampingi oleh Kapolda Banten dan Kapolres Pandeglang. “Kewenangan pengamanan kepada Bapak Menko Polhukam sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak aparat keamanan,” ujarnya.
Ia mengimbau, agar semua warga MA dan umat Islam pada umumnya untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif. Kemudian, menyerahkan sepenuhnya urusan penanganan kejahatan ini kepada aparat yang berwenang.
Terkait penilaian banyak pihak yang menyebut Menes sebagai zona merah terpapar terorisme, Sekjend PB MA Oke Setiadi menilai tidak bisa digenalisir. “Ketika bicara zona merah, saya miliki tafsiran bukan berarti orang Menes. Ini dibuktikan kejadian kemarin bukan orang Menes,” katanya.
Menes dalam akumulatif kasus, lanjut Oke, bisa jadi masuk zona merah. Namun, bukan berarti orang Menes yang terpapar paham radikalisme atau terorisme. “Bukan orang Menes an sich yang lakukan itu, dan lebih khusus lagi Mathlaul Anwar,” katanya.
Ia mengatakan, dari aspek pendidikan MA tidak pernah menyisipkan mata pelajaran yang berbau radikalisme. Bahkan, Wiranto sendiri bagian dari keluarga besar MA dengan posisinya sekarang sebagai dewan penasehat MA.
Namun, sebagai upaya pencegahan, lanjut Oke, MA terus mengingatkan dan menegur serta memberi peringatan keras. “Kita laksanakan (pencegahan-red) karena ini menyangkut posisi MA sebagai organisasi massa dan formal yang diakui pemerintah,” ujarnya. (ken/air)
