SERANG – Dua tahun berturut-turut Pemprov Banten gagal menambah penyertaan modal Bank Banten. Tahun depan, Pemprov kembali mencoba mengusulkan anggaran hampir dua ratus miliar rupiah untuk penyehatan Bank Banten. Dalam nota pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Banten tahun anggaran 2020, Pemprov Banten mengusulkan dana sebesar Rp175 miliar untuk penambahan modal Bank Banten.
Usulan gubernur tersebut langsung mendapat sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Banten. Itu lantaran alokasi penyertaan modal untuk Bank Banten tidak dianggarkan dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2020.
Menurut Ketua Fraksi PAN Dede Rohana, selain tidak dianggarkan dalam KUA-PPAS 2020 yang telah disepakati Badan Anggaran DPRD Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten, alokasi penambahan modal untuk Bank Banten juga tidak masuk dalam rancangan APBD 2020 yang diusulkan Gubernur Banten.
“Dalam nota pengantar RAPBD 2020, Pak Gubernur juga mengakui bila penyertaan modal Bank Banten tidak masuk kesepakatan KUA-PPAS, tapi Pemprov tetap bersikukuh untuk menambah modal Bank Banten. Ini ada apa?” kata Dede, akhir pekan kemarin.
Politikus muda PAN itu melanjutkan, bila Pemprov tetap memaksakan dengan angka Rp175 miliar, usulan sebesar itu pasti akan berdampak pada anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan struktur APBD 2020. “Yang lebih kita khawatirkan lagi, ujung-ujungnya jadi Silpa seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Dede menilai, Pemprov Banten terlalu memaksakan diri, padahal penambahan modal untuk Bank Banten tidak termasuk dalam tujuh prioritas pembangunan yang disampaikan Gubernur pada tahun anggaran 2020.
“Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, kami dengan tegas meminta penjelasan Gubernur terkait usul penambahan modal Bank Banten. Kenapa yang sebelumnya gagal dan apa dasar mengusulkan penyertaan modal kembali,” tegas Dede.
Senada dikatakan Ketua Fraksi PDIP Muhlis. Ia mengungkapkan, usulan Gubernur menambah modal Bank Banten sebesar Rp175 miliar tahun depan menunjukkan perencanaan pembangunan Banten yang lemah. “Menyusun APBD ada pedomannya, nah ini pakai pedoman apa kemudian mengusulkan anggaran yang tidak tercantum dalam KUA-PPAS 2020,” tegasnya.
Menurut Muhlis, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“KUA-PPAS yang telah disepakati itulah yang menjadi dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020. Dengan adanya usulan penambahan modal untuk Bank Banten, di mana proses sinkronisasinya,” tutur Muhlis.
Selama ini, tambah Muhlis, Pemprov Banten selalu mengusulkan tambahan modal untuk Bank Banten, dengan alasan masih kekurangan modal. Tapi, DPRD Banten tidak pernah mendapatkan informasi berapa dana APBD Banten yang telah digelontorkan untuk Bank Banten.
“Selama tidak ada aturan yang dilanggar, Fraksi PDIP sesungguhnya menginginkan Bank Banten memiliki kecukupan modal dan menguntungkan untuk masyarakat Banten. Tapi kalau Bank Banten kondisinya sakit terus, harus ada evaluasi dulu sebelum ditambah modalnya,” ujar Muhlis.
Menanggapi protes sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Banten, Gubernur Wahidin Halim mengakui usulan penambahan modal Bank Banten tidak masuk KUA-PPAS 2020. “Memang itu baru kita sampaikan secara lisan,” kata WH kepada wartawan, usai salat Jumat (11/10) di Masjid Raya Al- Bantani, KP3B.
WH memaparkan alasan tidak dimasukkannya alokasi penambahan modal untuk Bank Banten dalam Raperda APBD 2020. “Kita masih menguji dan mengaudit serta masih memperbincangkan berapa sih tambahan modal untuk Bank Banten yang harus diberikan Pemprov,” tuturnya.
Kendati demikian, WH mengaku, dirinya telah mengingatkan DPRD Banten untuk mengalokasikan tambahan modal Bank Banten sesuai amanat Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal untuk Bank Banten sebesar Rp950 miliar. “Pemprov masih kurang Rp300 miliar lagi,” ujarnya.
Terkait usul tambahan modal sebesar Rp175 miliar, WH menjelaskan, itu usulan lama yang telah disetujui dan disahkan dalam APBD 2018. “Itu memang sudah tercantum dalam APBD sebelumnya. Tapi karena ada masalah, belum terealisasi,” jelasnya.
WH juga menyampaikan alasan lain alokasi tambahan modal Bank Banten tidak dimasukkan dalam RAPBD 2020. “Kita menunggu arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), itu kan angka lama sebenarnya. Saya kan maunya selesai dulu permasalahannya baru mengusulkan besaran angkanya,” tambah WH.
Berdasarkan nota pengantar mengenai RAPBD 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan rencana Pemprov Banten memberikan tambahan penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp175 miliar, sebagai upaya untuk memenuhi rasio kecukupan modal, yang saat ini kondisinya sudah mendekati ambang batas. “Mengingat alokasi penyertaan modal tersebut belum dianggarkan pada kesepakatan KUA-PPAS 2020, untuk itu kami mengharapkan alokasi penyertaan modal tersebut dapat diakomodasi pada saat pembahasan Raperda RAPBD TA 2020,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, saat membacakan nota pengantar gubernur beberapa waktu lalu.
Catatan Radar Banten, sejak Oktober 2018 lalu, Pemprov dan DPRD Banten sepakat mengalokasikan penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp175 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Bahkan dalam APBD Banten 2019, Bank Banten kembali dialokasikan sebesar Rp131 miliar. Total dana untuk Bank Banten yang masih mengendap di kas daerah sebesar Rp306 miliar. (den/air/ira)
