CILEGON – Bakal calon perseorangan atau independen bakal semakin berat. Hal itu karena syarat dukungan yang diberikan warga bukan hanya KTP, tetapi juga harus disertai formulir pernyataan yang disertai tanda tangan yang bersangkutan.
Komisioner KPU Provinsi Banten Masudi menjelaskan, pada pilkada mendatang, salinan KTP warga harus ditempel pada formulir B1KWK yang telah disiapkan oleh KPU. “Nanti identitas di KTP itu disalin lagi di formulirnya, lalu pemilik KTP harus memberikan tanda tangan di form itu,” ujar Masudi, saat sosialisasi Pilkada 2020 di Sari Kuring Indah, Rabu (16/10).
Perbedaan lainnya, pada pilkada nanti, kelengkapan persyaratan dukungan tersebut harus diserahkan sebelum masa pendaftaran bakal calon dibuka. Dengan begitu, saat calon belum memenuhi syarat minimal, mereka masih mempunyai waktu untuk memperbaiki syarat dukungan.
“Kalau dulu kan daftar dulu baru nyerahi syarat. Sekarang kebalikannya sehingga kita bisa melakukan verifikasi. Jika nanti jumlahnya sudah benar, sebarannya benar, memenuhi persyaratan, nanti kita tetapkan telah memenuhi persyaratan dan bisa mendaftar,” paparnya.
Masyarakat yang ingin maju di Pilkada 2020 melalui jalur perseorangan harus bisa menyerahkan syarat dukung berupa salinan KTP sebanyak 8,5 persen jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.
Mengacu jumlah DPT pada pemilu lalu, jumlah salinan KTP yang harus dikumpulkan bakal calon perseorangan di Kota Cilegon minimal sebanyak 24.699 KTP yang telah ditempelkan di dalam form dan ditandatangani oleh pemilik KTP.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menuturkan, form B1KWK bisa menjadi solusi dalam mengantisipasi potensi pemalsuan dokumen sebagaimana yang selalu ditemukan di lapangan.
Form itu pun bisa meminimalisasi pelanggaran lain, misalnya kesesuaian data kependudukan dengan kondisi faktual dan proses pemerolehan KTP tersebut berasal langsung dari yang bersangkutan, bukan dari lembaga-lembaga lain. “Pelanggaran itu kan enggak bisa kita pungkiri. Nyatanya pernah terjadi. Dengan adanya form ini bisa mempermudah KPU dalam melakukam verifikasi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, kendati telah dilengkapi form dan tanda tangan pemilik KTP, nantinya KPU tetap akan melakukan verifikasi lapangan. Antara lain dengan mendatangi alamat yang tertera dalam KTP tersebut. “Door to door tetap dilakukan, sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.
Menurut Irfan, sejauh ini, perubahan persyaratan baru pada jalur perseorangan. Sedangkan jalur dukungan partai politik masih sama dengan pilkada sebelumnya. “Ada pun pengumpulkan dukungan syarat perseorangan dilakukan sebelum pendaftaran karena butuh waktu yang cukup panjang dalam memverifikasi dokumen,” ungkapnya. (bam-ibm/ira)
