CILEGON – Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqon Tegalcabe, Citangkil, KH Lukman Harun dan seorang pengusaha bernama Nasir, mendeklarasikan diri menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota Cilegon.
Ditemui di kediamannya, Senin (21/10) Lukman mengaku siap untuk maju di Pilkada Kota Cilegon karena telah mendapatkan dorongan dari masyarakat di delapan kecamatan se-Kota Cilegon.
Bahkan, masyarakat yang mendukungnya tersebut sudah membuat tim dan telah mengumpulkan segala persyaratan yang dibutuhkan. “Timnya sudah lama, didorong masyarakat, bismillah tarung, saya enggak punya uang, masyarakat yang mau,” ujar Lukman, kepada Radar Banten, Senin (21/10).
Kata Lukman, dorongan tersebut lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan di Kota Cilegon. Menurutnya, masyarakat menilai saat ini sedang terjadi kesemrawutan moral dan akhlak di Kota Cilegon.
Kemudian, masyarakat pun merasa prihatin karena ada pemimpin di Provinsi Banten dan Kota Cilegon yang masuk ke dalam jeruji besi akibat kasus hukum. “Masa iya setiap pimpinan mau ditahan, Banten ditahan, Cilegon ditahan, masa gitu melulu,” ujarnya.
Kata Lukman, adanya gubernur maupun walikota Cilegon yang ditahan akibat korupsi merupakan efek dari sistem politik yang berlangsung selama ini, dimana untuk bisa maju di pilkada, para kandidat harus mengeluarkan biaya mencapai puluhan miliar.
Menurutnya, kondisi itu masih terjadi pada Pilkada Kota Cilegon yang akan diselenggarakan nanti. Ia mengaku mendengar dari sejumlah tokoh parpol, untuk maju di pilkada membutuhkan uang sebanyak itu. “Rp30 miliar sampai Rp60 miliar untuk anggota dewan, orang partai, orang pusat, kampanye, dan segala yang diperlukan,” ujarnya.
Dengan maju di pilkada melalui jalur independen, ia bersama Nasir bertekad untuk membuat Kota Cilegon lebih bersih dan maju dari yang terjadi saat ini. Disinggung terkait persyaratan, menurutnya, tim telah mempersiapkan segalanya dan telah menyanggupi. Namun ia enggan membeberkan berapa banyak syarat yang telah disiapkan.
Sementara itu, ketua tim pasangan Lukman-Nasir, Mustauridi menuturkan, ia dan masyarakat lain mendorong kedua tokoh itu karena ingin memperbaiki moral di Kota Cilegon. “Lebih utama moral masyarakat Cilegon karena tempat hiburan, LGBT menjamur, minat ngaji dan salat di masjid anak-anak berkurang,” ujarnya.
Masyarakat menilai kerusakan moral yang terjadi saat ini akibat dari kebijakan pemerintah daerah yang kurang pro dan serius dalam menyikapi persoalan tersebut. “Otoritas ada pada pemimpin tentu walikota harus mampu mengatasi masalah di atas,” ujarnya. (bam/ibm/ags)
