SERANG – Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten menggelar seminar terkait APBN 2020 di tengah isu-isu strategis daerah. Pada kesempatan itu hadir sejumlah narasumber mulai dari pemerintah daerah di Banten hingga unsur Kementerian Keuangan yang ada di Banten.
Asda III Pemkab Pandeglang Kurnia Satriawan mengaku sangat membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari Pemprov Banten agar pelayanan dasar untuk masyarakat dapat tetap berjalan. “Karena tahun depan kami akan menyelenggarakan Pilkada yang menghabiskan anggaran hampir Rp100 miliar,” ujar Kurnia.
Apalagi, tambahnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang masih terbatas. Sementara, selain Pilkada isu strategis lainnya tahun depan adalah kenaikan premi penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten Haryana mengaku pagu APBN ke Banten tahun 2019 yakni Rp13,21 triliun. Namun serapannya baru Rp8,15 triliun atau 61,65 persen. “Penyerapan dana desa dan DAK fisik masih rendah. Kami sudah mendorong agar kabupaten kota segera menyerap karena waktu tinggal 2,5 bulan,” ujarnya. (Rostina)
