SERANG – Sebanyak 27 pejabat dari internal Pemprov Banten maupun eksternal berebut lima jabatan di lingkup Pemprov Banten. Dari jumlah itu, 18 pejabat telah mengikuti tes wawancara kemarin untuk berebut empat posisi. Sedangkan sembilan pejabat lain baru akan mengikuti asesmen untuk berebut jabatan Asda I Pemprov Banten.
Berdasarkan website Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ada saja pejabat yang tersisih di setiap tahapan. Untuk jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada lima pejabat yang lolos asesmen dan mengikuti tes wawancara. Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari lima pejabat yang mengikuti asesmen hanya empat yang mengikuti tes wawancara.
Berikutnya, untuk jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari tujuh orang berkurang menjadi empat orang. Sementara untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dari tujuh orang berkurang menjadi empat orang.
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan, tahapan untuk seleksi terbuka jabatan Asda I lebih lambat lantaran pendaftaran untuk jabatan itu diperpanjang selama tujuh hari kerja. “Karena yang lolos seleksi administrasi kurang dari empat orang. Hasil keputusan pansel, diperpanjang,” terang Komarudin kepada Radar Banten, Jumat (25/10).
Kini, ada sembilan pejabat yang akan bertarung memperebutkan posisi Asda I tersebut. Sembilan orang akan mengikuti asesmen terlebih dulu sebelum mengikuti tahapan seleksi lain.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan pansel, seleksi terbuka ini akan rampung awal November 2019. Usai mengikuti tahapan seleksi, hasilnya tiga besar nama akan dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta rekomendasi. “Selanjutnya Gubernur selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian-red) yang akan memilih,” tutur mantan Pj Bupati Tangerang ini.
Sementara itu, hingga saat ini Gubernur Wahidin Halim belum juga memilih satu dari tiga nama calon pejabat Biro Bina Perekonomian Pemprov Banten. Padahal, tiga pejabat lainnya yang sama-sama hasil open bidding atau seleksi terbuka sudah dilantik di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Jumat (27/9) silam.
Saat diwawancara oleh awak media beberapa waktu lalu, pria yang akrab disapa WH ini meminta waktu dua pekan untuk memilih satu dari tiga nama besar hasil open bidding. Kini, saat ditanya kembali, orang nomor satu di Banten ini kembali meminta waktu. “Tambah lagi seminggu (waktu untuk mempertimbangkan-red),” ujar WH.
Mantan walikota Tangerang dua periode ini mengaku sedang menunggu hasil klarifikasi dari pengadilan sejauhmana indikasi keterlibatannya. “Mesti klir dulu, mesti terang dulu,” tuturnya.
Diketahui, ada tiga besar nama pejabat dalam open bidding jabatan tersebut yakni Riza Ahmad Kurniawan dari Pemkab Pandeglang serta Ence Fahrurozi dan Aan Kusdinar dari Pemprov Banten. Namun, jejak Riza Ahmad Kurniawan sebagai nomor urut satu hasil open bidding bukan tanpa noda. Putra mantan bupati Pandeglang Erwan Kurtubi ini terseret kasus korupsi dana tunjangan daerah (tunda) tahun 2012-2014 untuk pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang.
Riza disebut-sebut oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang sebagai salah satu orang yang dinilai turut bertanggung jawab dalam perkara korupsi senilai Rp11,980 miliar itu. Keterlibatan Riza terungkap saat pembacaan vonis empat terdakwa korupsi pada 7 September 2018. Empat terdakwa, yakni staf Dindikbud Pandeglang Ila Nurliawati, Kepala Dindikbud Pandeglang periode 2012-2013 Abdul Azis, Sekretaris Dindikbud Pandeglang periode 2012-2013 Nurhasan, dan Bendahara Pembantu Dindikbud Pandeglang 2012-2013 Rika Yusliwati.
WH mengatakan, ia bisa saja memilih nomor dua atau tiga dari hasil open bidding tersebut. “Bisa saja (nomor dua atau tiga-red). Itu urusan saya. Tapi saya orangnya prudent terus konsisten. Kalau terpaksa ya nomor dua atau tiga. Nomor lima juga boleh, atau saya tidak mengangkat sama sekali juga hak saya,” ujar WH.
Terkait hal itu, Komarudin menambahkan pihaknya masih mereview rekam jejak Riza. “Jadi belum diputuskan,” ujarnya.
Ia menyebutkan rekomendasi KASN tidak ada batas waktu. “Tidak ada batas waktu. Itu sepenuhnya kewenangan Gubernur. Tidak dilantik pun kewenangan Gubernur,” tandas Komarudin. (nna/alt/ags)
