SERANG – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Banten. Dengan begitu, keberadaan produk KUR yang suku bunganya hanya tujuh persen per tahun bisa lebih tepat sasaran.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksaan Anggaran IIB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Royana Dewi Triastuti mengatakan, saat ini, partisipasi pemda setempat masih kurang. Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten memiliki aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Padahal, pemda daerah yang mengetahui lebih detail jenis usaha dari UMKM di masing-masing.
“Dengan aplikasi ini, pemda tinggal memasukkan data UMKM agar mempermudah penyaluran KUR,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari data aplikasi SIKP hanya sekira 971 calon debitur yang diunggah pemda di delapan kabupaten kota se-Banten. Dari hasil unggahan itu, hanya 265 debitur yang berhasil akad kredit dengan nilai penyaluran Rp7.619.000.000. Belum maksimalnya dukungan pemerintah, membuat sejumlah perbankan lebih banyak mencari sendiri para calon debitur agar penyaluran KUR bisa maksimal.
Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah meluncurkan program KUR yang bekerja sama dengan lembaga keuangan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi suku bunga dan permodalan kredit dari lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur. Dengan subsidi suku bunga, suku bunga yang dibebankan relatif lebih kecil, yakni hanya tujuh persen.
Ia menambahkan, sebenarnya penyerapan KUR ini lebih dominan pada sektor produktif, tetapi realisasinya lebih dominan perdagangan. Sektor produktif seperti pembuatan kerajinan, pertanian, dan lainnya. “Jika peran pemda lebih maksimal, penyerapan pada sektor produktif bisa lebih maksimal sehingga lebih tinggi,” tambahnya.
Ia menjelaskan, setiap tahun, target penyaluran KUR selalu ditingkatkan agar semakin banyak debitur yang bisa mengakses permodalan. Pada 2018, realisasi di Banten mencapai Rp2,48 triliun dan pada September 2019 realisasi penyaluran mencapai Rp2,28 triliun dengan jumlah 60.920 debitur.
Kasi PPA IIA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Erwin Situmorang mengatakan, belum maksimalnya keterlibatan pemerintah daerah itu karena adanya anggapan dari masyarakat dana yang disalurkan dari pemerintah. Padahal, dana yang disalurkan dari perbankan dan pemerintah hanya memberikan subsidi suku bunga.
Selain itu, pemda di Banten juga belum membentuk sistem monitoring dan evaluasi (monev). Termasuk belum adanya anggaran khusus untuk melakukan sosialisasi mengenai KUR. “Padahal setiap tahun pemerintah juga memberikan penghargaan bagi pemda yang turut aktif dalam penyaluran KUR,” katanya.
Menurutnya, selama ini keberadaan KUR memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan para debitur yang mengakses program mengalami peningkatan omzet. Selain itu, terjadinya perbaikan secara perekonomian.
Untuk mendapatkan fasilitas KUR hampir sama seperti pengajuan kredit lainnya, yakni memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, surat izin mendirikan usaha, dan memiliki usaha minimal enam bulan. Keberadaan KUR itu juga sebagai upaya pemerintah untuk membuka akses kepada masyarakat kepada lembaga keuangan.
Sementara pembagian kouta diberikan langsung dari pemerintah pusat kepada bank penyalur yang berjumlah 42 perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kuota setiap perbankan tentu berbeda dan dilihat dari penyaluran setiap tahunnya. Kemudian, bank penyalur memberikan kuota kepada masing-masing cabang agar kembali disalurkan. Sementara nilai penyaluran KUR beragam dengan maksimal sebesar Rp500 juta.
Ia mengungkapkan, dengan suku bunga yang rendah, non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah juga rendah. Itu memberikan indikasi adanya kemampuan bayar dari para debitur dan usaha yang dijalankan berkembang.
Sementara itu, pihak perbankan menilai jika KUR bisa dimanfaatkan untuk membantu permodalam UMKM. Seperti diutarakan Kepala BNI Kantor Cabang Serang Rahmanto. BNI, sebagai perbankan pelat merah mendukung penuh kehadiran program tersebut. Setiap debitur yang ingin melakukan pinjaman kredit, pasti produk KUR paling dahulu ditawarkan. Program tersebut memang ada target dari pemerintah sehingga lebih diprioritaskan.
“Selain itu, program ini suku bunganya kecil, hanya tujuh persen per tahun sehingga lebih ringan dan terjangkau. Produk KUR ini juga ada jaminan dari Askrindo dan Jamkrindo sehingga lebih aman bagi perbankan dan tidak begitu khawatir terkait kredit macet,” katanya.
BNI KC Serang memiliki target sekira Rp115 miliar yang sudah selesai pada September 2019. KUR ini mayoritas disalurkan untuk mikro dan TKI, tetapi ada juga KUR kecil atau ritel. Sementara sektor yang paling banyak, yakni perdagangan. “Meskipun yang harus diprioritaskan sektor produksi seperti kerajinan, pertanian, dan lainnya,” katanya.
Menurutnya, saat ini, produk KUR masih ada untuk tahap kedua karena BNI secara nasional kembali mendapatkan kuota tambahan sebesar Rp2 triliun. BNI Serang rata-rata mampu menyalurkan KUR sekira Rp15 miliar per bulan.
Sementara Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Serang Bambang Sudibyo mengatakan, saat ini, kuota produk KUR di BRI Serang sudah habis dan biasanya akan kembali mulai ada pada Februari setiap tahunnya. Di BRI, PIC yang menangani KUR dibagi dua, yakni kecil dan mikro. “Untuk yang KUR mikro hingga September 2019 mencapai Rp151 miliar dengan rata-rata per bulan sekitar Rp12 miliar dan jumlahnya mencapai 600 debitur dengan rata-rata pinjaman mencapai Rp20 jutaan,” katanya.
Ia mengungkapkan, dalam penyaluran, selain mengandalkan SIKP yang diunduh pemda setempat, BRI Serang juga melakukan kanvasing dan pendekatan kepada calon debitur agar penyerapan KUR bisa maksimal. Keberadaan KUR ini sangat membantu para UMKM dalam akses permodalan dan debitur dibatasi hingga tiga kali pinjaman. “Kalau sudah tiga kali atau Rp75 juta, kami tawarkan produk kredit komersial,” katanya. (skn/air/ira)
